Pungli Jalan Bonai: Desakan Keras Buat Camat dan Kades Langsung Disidik Polda Riau

Reyben - Tekanan publik semakin membuncah terhadap Kepolisian Daerah Riau untuk segera menetapkan Camat Bonai dan Kepala Desa Sontang sebagai tersangka dalam kasus pungutan liar yang berkedok perbaikan infrastruktur jalan. Meski perkara tersebut telah resmi naik ke tahap penyidikan sejak 26 Juni lalu, dua pejabat publik tersebut masih belum mendapat status hukum yang jelas, memicu kekhawatiran akan kemungkinan penghapusan jejak atau pengalihan dana hasil pungli.

Masyarakat setempat yang telah memberikan deposisi kepada pihak kepolisian mengeluhkan betapa lamanya proses penyelidikan berlangsung. Mereka menceritakan bagaimana selama berbulan-bulan, setiap kali ada perbaikan jalan di wilayah Bonai dan Sontang, warga dipaksa menyumbang secara tidak resmi dengan dalih mempercepat pekerjaan pembangunan. Jumlah yang diminta tidak sedikit, mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah tergantung kapasitas ekonomi peminta sumbangan. Para korban merasa tertipu karena seharusnya anggaran perbaikan jalan sudah dialokasikan dari APBD maupun dana desa.

Dengan mekanisme pungli yang terstruktur dan melibatkan dua pejabat publik sekaligus, kekhawatiran akan adanya sindikat korupsi terorganisir menjadi semakin kuat. Pola modus operandi yang sistematis—mulai dari penetapan target dana, penunjukan petugas pemungut, hingga pendistribusian hasil—menunjukkan adanya koordinasi penuh di antara para tersangka. Jika hal ini dibiarkan terus, kepercayaan masyarakat terhadap aparat pemerintah akan semakin terkikis habis, dan budaya korupsi akan mengakar lebih dalam dalam sistem birokrasi lokal.

Pihak yang mengutarakan desakan ini mengharapkan Polda Riau untuk bertindak cepat dan tegas dengan menetapkan status tersangka dalam waktu dekat. Penundaan penetapan status hukum hanya akan memberikan celah bagi para diduga pelaku untuk menata ulang bukti atau memindahkan aset hasil korupsi. Mereka juga menekankan pentingnya transparansi dalam setiap tahap penyidikan agar publik dapat memantau perkembangan kasus dan memastikan bahwa keadilan benar-benar ditegakkan tanpa ada kompromi atau kepentingan tersembunyi.