Pablo Benua Pertanyakan Status Tersangka Nikita Mirzani
Nikita Mirzani ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemerasan. Pablo Benua menganggap penetapan ini janggal dan memaparkan berbagai ketidakkonsistenan dalam tuduhan. Perlunya transparansi dari pihak berwenang diharapkan agar kasus ini tidak berujung pada spekulasi panjang di tengah publik.
Jakarta, 21 Februari 2025 - reyben.co.id
Penyanyi dan pengusaha terkenal Nikita Mirzani kembali menjadi sorotan setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemerasan. Keputusan ini direspon oleh Pablo Benua, yang menilai penetapan tersebut penuh dengan kejanggalan. Dalam video di kanal YouTube UNLOCKED, Benua mengungkapkan keraguannya terkait penetapan ini serta memaparkan berbagai detail yang menunjukkan ketidakkonsistenan dalam tuduhan yang dilayangkan kepada Mirzani.
Dugaan pemerasan ini pertama kali mencuat setelah adanya pertemuan antar Nikita dengan Reja Gladis, yang disebut Benua sebagai pihak yang awalnya menghubungi Mirzani. Gladis diduga menyerahkan sejumlah besar uang, senilai total 4 miliar rupiah, kepada Nikita. Kedua transaksi tersebut terjadi melalui transfer dan tunai. Namun, Benua mempertanyakan melekatnya pasal pemerasan karena tidak ada ancaman kekerasan yang terlihat dalam interaksi tersebut, suatu unsur penting untuk menegakkan pasal 482.
Benua lebih lanjut menjelaskan bahwa pasal berkenaan pengancaman di media sosial, seperti pasal 27b ayat 2, juga membutuhkan adanya pemaksaan yang nyata dengan ancaman kekerasan atau pencemaran nama baik yang tidak memungkinkan korban untuk memilih opsi lain. Dalam konteks ini, Reja Gladis lah yang diduga menginisiasi pertemuan bersama Nikita, dan bukan sebaliknya, sehingga menimbulkan pertanyaan mendasar apakah tindakan Nikita dapat dikategorikan sebagai pemerasan.
Menariknya, Benua juga menyoroti pentingnya transparansi dari pihak Polda Metro Jaya dalam menangani kasus ini. Publik menurutnya berhak mengetahui dasar-dasar kuat yang menjadi alasan penetapan Nikita sebagai tersangka. Terkait kasus ini, agar tidak lestari menjadi spekulasi panjang di ruang publik, aparat perlu menjelaskan secara gamblang unsur-unsur pidana yang terpenuhi serta titik-titik krusial dari kejadian tersebut. Keterbukaan seperti ini sangat signifikan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses hukum yang berjalan.
Penyanyi dan pengusaha terkenal Nikita Mirzani kembali menjadi sorotan setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemerasan. Keputusan ini direspon oleh Pablo Benua, yang menilai penetapan tersebut penuh dengan kejanggalan. Dalam video di kanal YouTube UNLOCKED, Benua mengungkapkan keraguannya terkait penetapan ini serta memaparkan berbagai detail yang menunjukkan ketidakkonsistenan dalam tuduhan yang dilayangkan kepada Mirzani.
Dugaan pemerasan ini pertama kali mencuat setelah adanya pertemuan antar Nikita dengan Reja Gladis, yang disebut Benua sebagai pihak yang awalnya menghubungi Mirzani. Gladis diduga menyerahkan sejumlah besar uang, senilai total 4 miliar rupiah, kepada Nikita. Kedua transaksi tersebut terjadi melalui transfer dan tunai. Namun, Benua mempertanyakan melekatnya pasal pemerasan karena tidak ada ancaman kekerasan yang terlihat dalam interaksi tersebut, suatu unsur penting untuk menegakkan pasal 482.
Benua lebih lanjut menjelaskan bahwa pasal berkenaan pengancaman di media sosial, seperti pasal 27b ayat 2, juga membutuhkan adanya pemaksaan yang nyata dengan ancaman kekerasan atau pencemaran nama baik yang tidak memungkinkan korban untuk memilih opsi lain. Dalam konteks ini, Reja Gladis lah yang diduga menginisiasi pertemuan bersama Nikita, dan bukan sebaliknya, sehingga menimbulkan pertanyaan mendasar apakah tindakan Nikita dapat dikategorikan sebagai pemerasan.
Menariknya, Benua juga menyoroti pentingnya transparansi dari pihak Polda Metro Jaya dalam menangani kasus ini. Publik menurutnya berhak mengetahui dasar-dasar kuat yang menjadi alasan penetapan Nikita sebagai tersangka. Terkait kasus ini, agar tidak lestari menjadi spekulasi panjang di ruang publik, aparat perlu menjelaskan secara gamblang unsur-unsur pidana yang terpenuhi serta titik-titik krusial dari kejadian tersebut. Keterbukaan seperti ini sangat signifikan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses hukum yang berjalan.
What's Your Reaction?
