Polri Siap Terapkan Aturan Ketat: Anggota Tak Boleh Jabat Posisi Rangkap di Luar Institusi

Reyben - Reformasi besar-besaran tengah disiapkan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk mengatur kembali status anggota yang memiliki jabatan di luar institusi. Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, mengungkapkan bahwa pembatasan tersebut akan diterapkan dengan model serupa yang sudah berjalan di tubuh Tentara Nasional Indonesia (TNI). Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan fokus dan profesionalisme personel Polri dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat keamanan negara.

Jimly menjelaskan bahwa sistem pembatasan jabatan rangkap telah terbukti efektif dalam menjaga integritas dan dedikasi anggota TNI terhadap institusinya. Dengan menerapkan mekanisme serupa, Polri diharapkan dapat mencegah konflik kepentingan yang sering terjadi ketika seorang anggota memiliki tanggung jawab berlipat ganda. "Kami akan mengadopsi pendekatan yang sama dengan undang-undang TNI, sehingga setiap personel Polri dapat fokus pada tugas utamanya," ungkap Jimly dalam pernyataannya. Model ini akan memastikan bahwa loyalitas anggota tertuju sepenuhnya kepada institusi kepolisian, bukan terbagi dengan organisasi atau lembaga lain.

Rencana reformasi ini menjadi bagian dari upaya komprehensif Komisi Percepatan Reformasi Polri untuk memperkuat struktur organisasi dan meningkatkan akuntabilitas internal. Pembatasan jabatan di luar institusi diyakini akan mengurangi praktik nepotisme dan penyalahgunaan wewenang yang kerap terjadi di lapangan. Dengan aturan yang lebih ketat, setiap anggota Polri akan memiliki tanggung jawab tunggal yang jelas, sehingga pengawasan kinerja menjadi lebih mudah dilakukan oleh atasan mereka. Hal ini juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian sebagai lembaga yang profesional dan berintegritas.

Implementasi aturan pembatasan jabatan ini akan diatur melalui peraturan internal Polri yang akan ditetapkan dalam waktu dekat. Jimly menekankan bahwa proses reformasi ini dilakukan secara transparan dan melibatkan berbagai stakeholder untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan dapat diterima semua pihak. Dengan adanya pembatasan ini, diharapkan Polri dapat kembali fokus pada misi utamanya, yaitu melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan lebih maksimal dan profesional.