Pigai Ingatkan: Larangan Film Bukan Kewenangan Sepihak, Harus Lewat Jalur Hukum

Reyben - Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai turun tangan merespons polemik yang bergejolak seputar pelarangan pemutaran film tertentu. Dengan tegas, Pigai menekankan bahwa segala bentuk pelarangan nobar atau screening film tidak boleh dilakukan secara asal-asalan tanpa fondasi hukum yang jelas dan putusan pengadilan yang sah. Pernyataan ini menjadi penting mengingat kebebasan berekspresi dan mengkonsumsi konten budaya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin konstitusi.

Menteri HAM tersebut menggarisbawahi bahwa dalam negara hukum seperti Indonesia, setiap pembatasan terhadap kebebasan masyarakat harus memiliki dasar yuridis yang kuat. Tidak ada institusi manapun, baik itu organisasi kemasyarakatan, lembaga agama, atau pihak lainnya yang dapat bertindak sebagai hakim sendiri dengan melarang suatu karya seni tanpa melalui mekanisme hukum yang tepat. Pigai memandang pelarangan sepihak sebagai bentuk pengambilan keputusan yang mengabaikan proses hukum yang seharusnya ditempuh.

Langkah hukum yang sesuai, menurut Pigai, adalah melalui lembaga berwenang seperti Lembaga Sensor Film (LSF) atau jalur pengadilan apabila terdapat pihak yang merasa dirugikan oleh konten tertentu. Dengan demikian, putusan pelarangan akan didasarkan pada pertimbangan yang matang, melibatkan berbagai sudut pandang, dan memenuhi standar prosedural yang berlaku. Pendekatan ini tidak hanya melindungi hak konsumen konten, tetapi juga memastikan keadilan bagi para kreator karya seni.

Pernyataan Pigai ini menjadi penting dalam konteks semakin maraknya tuntutan pelarangan konten dari berbagai kelompok masyarakat. Menteri HAM melihat pentingnya menjaga keseimbangan antara menghormati nilai-nilai tertentu dengan melindungi kebebasan berpendapat dan berkreasi. Dialog dan proses hukum yang transparan menjadi kunci untuk menyelesaikan konflik tanpa melanggar hak-hak fundamental warga negara.