Legislator DPR: May Day 2026 Harus Jadi Ajang Kolaborasi Nyata Antara Pemerintah dan Buruh Indonesia

Reyben - Anggota Komisi VII DPR RI, Mujakkir Zuhri, mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk tidak memandang Hari Buruh Internasional atau May Day sebagai sekadar ritual tahunan yang berujung pada liburan nasional semata. Menurut legislator tersebut, momentum yang jatuh setiap 1 Mei ini seharusnya dimanfaatkan menjadi pintu masuk untuk membangun sinergi yang kuat antara pemerintah, pengusaha, dan organisasi buruh guna menciptakan solusi konkret bagi peningkatan kesejahteraan pekerja di tanah air.

Zuhri menekankan bahwa May Day bukan hanya tentang perayaan atau pemberian hari libur kepada para buruh. Lebih dari itu, hari bersejarah ini menjadi momentum penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan ketenagakerjaan yang telah berjalan, serta merencanakan langkah-langkah strategis untuk masa depan. Ia percaya bahwa dialog intensif antara berbagai pihak selama May Day dapat menghasilkan kesepakatan-kesepakatan penting yang berdampak langsung pada perbaikan kondisi kerja dan upah pekerja.

Pandangan legislator dari fraksi ini didukung oleh realitas yang dihadapi jutaan pekerja di Indonesia. Meskipun ekonomi nasional terus berkembang, masih banyak tantangan yang dihadapi oleh buruh seperti upah yang belum memadai, jaminan sosial yang terbatas, dan kondisi kerja yang kurang ideal di beberapa sektor industri. May Day 2026 yang akan datang bisa menjadi titik balik untuk merancang kebijakan yang lebih pro-buruh dan berkelanjutan, khususnya seiring dengan perubahan lanskap ekonomi digital dan transformasi industri yang terus berlangsung.

Dalam perspektif Zuhri, pemerintah perlu menunjukkan komitmen nyata dengan mendengarkan aspirasi buruh secara langsung, bukan hanya melalui protokol formal. Sama halnya dengan pengusaha yang harus memahami bahwa kesejahteraan pekerja adalah investasi jangka panjang untuk stabilitas bisnis dan produktivitas perusahaan. Dengan demikian, May Day bukan lagi tentang parade dan demonstrasi, melainkan menjadi penutup untuk membuka halaman baru dalam hubungan ketenagakerjaan yang lebih harmonis, adil, dan menguntungkan semua pihak di Indonesia.