Krisis BBM di Bali Ancam Pariwisata: DPR Desak Pemerintah Perbaiki Sistem Distribusi

Reyben - Antrean kendaraan yang memanjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Bali menjadi alarm merah bagi para pembuat kebijakan nasional. Jamaludin Malik, salah satu anggota Komisi XII DPR RI, langsung mengangkat persoalan kritis ini dan menuntut pemerintah segera menata ulang sistem distribusi bahan bakar minyak (BBM) agar tidak semakin memperparah situasi ekonomi di destinasi wisata terbesar Indonesia tersebut. Ketegangan pasokan bahan bakar ini tidak hanya menjadi masalah teknis logistik semata, melainkan ancaman nyata terhadap pemulihan industri pariwisata yang sedang mencoba bangkit pasca pandemi.

Langganan panjang di SPBU Bali bukan sekadar ketidaknyamanan sementara bagi pengguna kendaraan pribadi. Fenomena ini telah menciptakan efek riak yang merugikan seluruh ekosistem pariwisata pulau itu. Sopir taksi, pengemudi ojek online, penyedia layanan transportasi wisata, dan bahkan pedagang kuliner yang bergantung pada mobilitas tinggi, semuanya merasakan dampak langsung dari ketimpangan pasokan BBM. Jamaludin Malik memperingatkan bahwa jika kondisi ini terus dibiarkan, investor wisata akan mulai melirik destinasi alternatif, sementara wisatawan domestik dan mancanegara akan enggan berkunjung akibat kesulitan transportasi.

Komis XII DPR yang memiliki fokus pada bidang ekonomi dan industri ini menekankan bahwa sistem distribusi BBM harus diperbaiki dengan segera dan holistik. Bukan hanya sekadar menambah pasokan, tetapi juga perlu evaluasi mendalam terhadap infrastruktur logistik, kapasitas SPBU, dan mekanisme penyaluran bahan bakar dari kilang hingga ke bensin pump terakhir. Pemerintah, khususnya melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta PT Pertamina, diminta untuk menghadirkan solusi konkret dalam jangka pendek sambil mempersiapkan strategi jangka panjang yang lebih berkelanjutan dan efisien.

Tak hanya menyoroti masalah, Jamaludin Malik juga menekankan urgensi koordinasi antar lembaga terkait. Pemerintah pusat, pemerintah daerah Bali, dan pelaku industri pariwisata harus duduk bersama untuk merancang strategi yang saling mendukung. Sebab, pariwisata Bali bukan hanya kontribusi bagi pendapatan daerah, melainkan juga penyerap tenaga kerja yang sangat signifikan dan sumber devisa bagi Indonesia. Gangguan pada sektor ini akan berdampak makroekonomi yang tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, perbaikan sistem distribusi BBM harus dijadikan prioritas strategis dalam agenda pemerintah untuk menjaga momentum recovery ekonomi nasional di kawasan pariwisata.