Komisi III Diingatkan, Bukan Arena untuk Uji Coba Proses Hukum Korporat

Reyben - Gelombang kritik menyapu langit politik Jakarta setelah Kerry Adrianto Riza, kubu pemilik manfaat PT Orbit Terminal Merak (OTM), mengajukan pengaduan terkait proses hukumnya kepada Komisi III DPR RI. Langkah ini memicu perdebatan sengit tentang batasan peran legislatif dalam mengintervensi proses peradilan. Para anggota parlemen diingatkan bahwa badan legislatif bukan merupakan tempat yang tepat untuk memvalidasi atau menguji ulang keputusan-keputusan hukum yang telah melewati saluran pengadilan resmi.

Perdebatan ini mencerminkan kekhawatiran mendalam tentang pemisahan kekuasaan yang kian tipis di negara ini. Ketika individu maupun korporasi mulai menggunakan pintu legislatif sebagai alternatif untuk mengkritik putusan pengadilan, maka terjadi pengaburan garis antara fungsi yudikatif dan legislatif. Komisi III, yang seharusnya fokus pada tugas-tugas pengawasan dan legislasi di bidang hukum, lambat laun bisa berubah menjadi pengadilan banding informal yang tidak memiliki kapasitas teknis untuk mengevaluasi seluk-beluk hukum acara dan substansi perkaraan.

Para ahli hukum tata negara menekankan bahwa mekanisme yang sudah ada, seperti kasasi, peninjauan kembali, dan upaya hukum lainnya, dirancang khusus untuk menangani keberatan terhadap putusan pengadilan. Institusi-institusi ini memiliki expertise dan prosedur baku yang telah diuji selama puluhan tahun. Apabila setiap pihak yang tidak puas dengan putusan pengadilan bisa dengan mudah membawa kasusnya ke parlemen, maka kepastian hukum akan menjadi sekadar angan-angan. Sistem peradilan akan kolaps karena ketidakjelasan mengenai siapa yang berwenang membuat keputusan hukum akhir.

Dalam konteks kasus Kerry Riza dan OTM, pengamat melihat ini sebagai sinyal bahaya tentang tren yang memprihatinkan. Jika dibiarkan berlanjut, praktik serupa bisa menjadi preseden buruk yang diikuti oleh kasus-kasus lain. Hakim konstitusi dan pakar hukum perusahaan sepakat bahwa Komisi III harus menolak dengan tegas permintaan semacam ini dan mengarahkan semua pihak untuk menggunakan jalur hukum yang berlaku. Hanya dengan cara itulah, integritas sistem peradilan Indonesia dapat dijaga dan kepercayaan publik terhadap proses hukum dapat dipertahankan untuk jangka panjang.

Gerakan ini juga menunjukkan pentingnya edukasi publik tentang fungsi dan batas-batas institusi negara. Masyarakat perlu memahami mengapa pemisahan kekuasaan bukan hanya slogan akademis, melainkan fondasi penting dari negara hukum yang sehat. Ketika semua pihak memahami dan menghormati peran masing-masing institusi, maka rule of law akan terwujud secara nyata bukan hanya di atas kertas konstitusi.