Parlemen Iran: Amerika Harus Akui Hak-Hak Kami, Bukan Tawar-Menawar

Reyben - Ketua Parlemen Iran Mohammad Baqer Ghalibaf menggebrak meja perundingan dengan pernyataan tegas yang tidak meninggalkan ruang untuk kompromi. Seusai Washington menolak proposal perdamaian 14 poin yang diajukan Tehran, Ghalibaf menegaskan bahwa kedaulatan Iran bukanlah barang dagangan yang bisa dinegosiasikan dalam meja perundingan bilateral. Posisi keras ini mencerminkan strategi diplomasi Iran yang semakin defensif seiring eskalasi ketegangan dengan Amerika Serikat.

Proposal 14 poin yang ditawarkan Iran sebelumnya berisi sejumlah tuntutan fundamental terkait pengakuan hak-hak rakyat Iran, pencabutan sanksi ekonomi yang membebani, dan jaminan non-intervensi dalam urusan domestik negara. Menurut Ghalibaf, dokumen tersebut bukanlah ajakan untuk bernegosiasi melainkan sebuah ultimatum yang menggambarkan posisi minimum yang dapat diterima oleh Iran. Penolakan Trump terhadap proposal ini, kata pemimpin parlemen itu, justru membuktikan bahwa Washington tidak serius dalam mencari solusi damai dan lebih memilih jalur konfrontasi.

Ghalibaf menekankan bahwa tidak ada alternatif lain bagi Amerika selain menerima kondisi-kondisi yang telah ditetapkan Iran. Dengan nada yang sangat tegas, dia menyatakan bahwa kesediaan berbicara dari pihak Iran tidak boleh diartikan sebagai kelemahan atau ketakutan. Sebaliknya, Tehran memandang setiap percakapan sebagai kesempatan bagi Amerika untuk memahami kemauan rakyat Iran yang tidak akan pernah menyerah pada tekanan eksternal. Pernyataan ini menjadi indikasi bahwa negosiasi bilateral semakin memasuki fase yang kritis dan penuh dengan ketidakpercayaan.

Tensioni antara Iran dan Amerika telah mencapai titik didih selama beberapa tahun terakhir, terutama sejak Washington menarik diri dari Perjanjian Nuklir Bersama (JCPOA) pada 2018. Langkah unilateral tersebut memicu serangkaian pembalasan dari Iran, mulai dari akselerasi program nuklir hingga dukungan terhadap kelompok-kelompok perlawanan regional. Kini, dengan menolak proposal perdamaian 14 poin, kedua belah pihak tampaknya semakin jauh dari jalan menuju rekonsiliasi. Ghalibaf sendiri mengingatkan bahwa kesabaran Iran memiliki batas, dan jika Washington terus mengejar kebijakan agresi, maka Iran siap menghadapi konsekuensi apapun yang akan datang.

Proposal perdamaian yang ditolak Trump itu sebenarnya merupakan hasil dari diskusi panjang di antara berbagai fraksi di parlemen Iran. Dokumen 14 poin tersebut telah melalui proses deliberasi yang matang dan mencerminkan konsensus nasional tentang hak-hak apa saja yang tidak boleh dikompromikan. Dengan demikian, ketegasan Ghalibaf dalam menyatakan bahwa proposal tersebut bukan ajuan untuk ditawar-tawar mencerminkan legitimasi domestik yang kuat. Setiap langkah yang diambil pemerintah Iran dalam negosiasi dengan Amerika harus mendapat persetujuan dari parlemen dan kursi kepemimpinan spiritual.

Landasan hukum internasional juga menjadi bagian dari argumentasi Iran dalam mempertahankan posisinya. Negara Teluk itu terus mengacu pada Piagam PBB dan berbagai konvensi internasional lainnya yang menjamin hak setiap bangsa untuk menentukan nasib sendiri tanpa campur tangan asing. Menurut perspektif Tehran, apa yang diminta dalam proposal 14 poin bukanlah sesuatu yang bersifat ekstra atau istimewa, melainkan hak dasar yang semestinya sudah dinikmati oleh setiap negara berdaulat. Dengan logika ini, Ghalibaf berusaha menggeser narasi sehingga penolakan Amerika dipandang sebagai pelanggaran terhadap norma-norma internasional yang berlaku.