Kisah Menarik di Balik Penolakan Korban Pungli terhadap Kompensasi Fantastis dari Kapolrestabes Surabaya

Reyben - Dalam sebuah peristiwa yang cukup langka terjadi dalam sistem kepolisian Indonesia, seorang korban pungli (pungutan liar) menolak tawaran ganti rugi sebesar 10 kali lipat dari Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Luthfie Sulistiawan. Keputusan yang mengejutkan ini bukan tanpa alasan yang mendalam. Korban pungli tersebut memiliki pandangan tersendiri tentang makna keadilan dan bagaimana seharusnya sistem hukum merespons kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di tingkat lapangan.

Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Luthfie Sulistiawan, sebagai pimpinan tertinggi di institusi kepolisian setempat, mengambil langkah berani dengan meminta maaf secara terbuka kepada korban dan komunitas yang dirugikan. Tidak hanya itu, beliau juga menghadirkan penawaran kompensasi yang sangat besar—10 kali lipat dari kerugian yang dialami. Tawaran ini merupakan upaya Kapolrestabes untuk menunjukkan komitmen dalam memberantas praktik pungli yang masih mengakar di beberapa unit operasional kepolisian. Akan tetapi, langkah yang sebenarnya progresif ini ternyata ditolak oleh pihak korban dengan alasan yang lebih fundamental.

Menurut informasi yang berhasil digali, korban menolak kompensasi tersebut karena menganggap bahwa masalah utama bukan terletak pada besarnya nominal ganti rugi yang ditawarkan. Korban lebih mengutamakan tuntutan agar terdapat reformasi sistemik dalam organisasi kepolisian, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pungli, dan jaminan bahwa praktik serupa tidak akan terulang di masa depan. Dengan kata lain, korban menginginkan solusi jangka panjang daripada sekadar pencairan dana kompensasi sekali jadi. Penolakan ini mencerminkan kesadaran yang tinggi tentang akar masalah dan keinginan untuk perubahan nyata dalam sistem.

Kasus ini menjadi pembelajaran penting bagi institusi kepolisian di Indonesia tentang pentingnya mendengarkan suara korban secara menyeluruh. Ganti rugi finansial memang penting sebagai bentuk tanggung jawab material, namun kepercayaan terhadap sistem hukum yang bersih dan transparan jauh lebih berharga. Sikap korban yang menolak kompensasi besar ini seharusnya menjadi sinyal untuk Kapolrestabes dan jajaran kepolisian lainnya bahwa masyarakat tidak hanya mencari uang, melainkan perubahan nyata dalam budaya organisasi. Hal ini membuka peluang dialog yang lebih dalam antara korban, kepolisian, dan berbagai stakeholder untuk menciptakan mekanisme pencegahan yang lebih efektif terhadap pungli di masa depan.

Penolakan tawaran kompensasi 10 kali lipat oleh korban pungli kepada Kapolrestabes Surabaya ini menunjukkan bahwa dalam setiap konflik antara masyarakat dan institusi publik, solusi sejati tidak selalu datang dari angka-angka besar. Kepercayaan, transparansi, dan reformasi sistem jauh lebih berharga daripada sekadar pemalas finansial. Kasus ini diharapkan dapat menginspirasi seluruh institusi penegak hukum di Indonesia untuk tidak hanya fokus pada kompensasi, tetapi juga pada perbaikan internal yang berkelanjutan dan upaya nyata untuk mencegah terulangnya pelanggaran serupa.