Yusril dan Pigai Buka Suara Soal Program Begal Tangkap Menangkap Dedi Mulyadi: Ada yang Tidak Tepat

Reyben - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali menjadi sorotan publik setelah kebijakannya yang kontroversial mendapat respons keras dari dua tokoh nasional. Menteri Yusril Ihza Mahendra dan Ketua Komnas HAM Ahmad Muzakkir Pigai menyatakan penolakan tegas terhadap program sayembara dengan hadiah uang yang ditawarkan Dedi untuk menangkap dan melumpuhkan para pelaku begal. Program yang menjanjikan uang hingga Rp50 juta ini dinilai tidak sejalan dengan prinsip hukum dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

Dalam pernyataannya yang mengejutkan, Dedi Mulyadi sebelumnya menawarkan insentif finansial mulai dari Rp5 juta hingga Rp50 juta kepada setiap warga yang berhasil menangkap pelaku kejahatan begal dan menyerahkannya dalam kondisi hidup. Proposal ini dibuat dengan alasan untuk memberantas maraknya aksi kejahatan di jalanan Jawa Barat yang semakin meresahkan masyarakat. Namun, ide brilian yang ingin dijalankan oleh gubernur tersebut ternyata mendapat tentangan keras dari berbagai kalangan, terutama dari para ahli hukum dan lembaga penegak hak asasi manusia.

Menteri Yusril Ihza Mahendra, yang memiliki latar belakang kuat di bidang hukum, mengatakan bahwa program sayembara semacam ini bertentangan dengan nilai-nilai konstitusional yang ada di Indonesia. Menurutnya, hal ini dapat membuka peluang terjadinya kekerasan tanpa terkontrol dan vigilantisme di kalangan masyarakat awam. Selain itu, Yusril juga mengkhawatirkan bahwa program ini dapat menciptakan preseden buruk di mana setiap orang berhak melakukan tindakan kekerasan asalkan ada insentif finansial yang menggiurkan. Pigai, selaku ketua lembaga perlindungan hak asasi manusia, juga sejalan dengan pendapat Yusril dan menekankan bahwa setiap orang, termasuk penjahat sekalipun, memiliki hak untuk hidup dan tidak boleh disakiti semena-mena.

Kontroversi ini mencerminkan dilema klasik antara upaya pemerataan keamanan dengan perlindungan hak asasi manusia. Di satu sisi, masyarakat memang menghadapi ancaman nyata dari kejahatan jalanan yang semakin berani. Di sisi lain, negara tidak boleh mendorong vigilantisme atau kekerasan komunal yang dapat melampaui batas-batas hukum. Kedua tokoh ini setuju bahwa solusi terhadap masalah keamanan harus melalui jalur institusional yang tepat, bukan melalui insentif finansial yang dapat memicu anarkisme. Program keamanan berbasis komunitas yang lebih terstruktur dan terawasi dinilai sebagai alternatif yang lebih sesuai dengan nilai-nilai demokrasi Indonesia.