Uya Kuya Ambil Tindakan Hukum: Bosan Dituduh Miliki 750 Dapur MBG, Kini Lapor Polisi

Reyben - Selebriti dan politisi Uya Kuya akhirnya memutuskan mengambil langkah tegas terhadap isu yang terus menghantui namanya. Anggota DPR RI ini melaporkan sejumlah akun media sosial ke pihak kepolisian karena dianggap telah menyebarkan informasi yang dinilainya tidak akurat terkait kepemilikan 750 unit dapur MBG (Memasak Bersama Generasi). Keputusan ini diambil setelah merasa jenuh dengan berbagai tudingan yang terus bermunculan di dunia maya tanpa dasar faktual yang jelas.

Melalui pernyataannya, Uya Kuya mengungkapkan bahwa perjalanannya mengelola bisnis kuliner MBG telah menghadapi tantangan berkelanjutan, mulai dari insiden perampokan hingga kampanye fitnah di media sosial. Dia menjelaskan bahwa angka 750 dapur yang disebut-sebut oleh beberapa pihak adalah informasi yang tidak sesuai dengan realitas operasional bisnisnya. Artis yang juga dikenal lewat berbagai program hiburan ini merasa hak dan integritasnya telah dilanggar melalui penyebaran narasi yang salah tersebut.

Artis berusia 50-an tahun ini mengatakan bahwa sebelum keputusan melaporkan ke polisi, dia dan timnya telah berusaha menjelaskan fakta-fakta sebenarnya melalui berbagai saluran komunikasi. Namun, upaya tersebut dinilai tidak cukup efektif untuk menghentikan persebaran informasi yang menurutnya merugikan citra bisnis dan pribadi. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk menempuh jalur hukum sebagai langkah terakhir untuk melindungi reputasi dan aset bisnisnya. Laporan ke kepolisian ini merupakan wujud dari ketegasan Uya Kuya dalam memerangi penyebaran hoaks dan fitnah di era digital.

Uya Kuya juga menekankan bahwa keputusan melaporkan ini bukan sekadar respons emosional, melainkan langkah perhitungan yang matang demi melindungi kepentingan bisnis MBG dan keluarganya. Dia mengharapkan pihak berwenang dapat melakukan investigasi menyeluruh terhadap akun-akun yang diduga menyebarkan informasi palsu tersebut. Selain itu, Uya Kuya berharap bahwa tindakan tegas ini dapat menjadi peringatan bagi para penyebar hoaks bahwa ada konsekuensi hukum atas penyebaran informasi yang tidak akurat dan merugikan di media sosial.