Tito Karnavian Seret Pemda Jaga Harga Pangan, Ancaman Inflasi Mengintai dari Dapur Rakyat

Reyben - Mendagri Tito Karnavian menggebrak dengan peringatan keras kepada seluruh pemerintah daerah di Indonesia untuk segera mengaktifkan sistem pengawasan harga komoditas pangan strategis. Dalam langkah proaktif mengendalikan inflasi nasional, Tito menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap lonjakan harga ayam, telur, dan beras yang dinilai kritis bagi stabilitas ekonomi keluarga Indonesia. Pesan dari pimpinan Kementerian Dalam Negeri ini bukan sekadar imbauan biasa, melainkan seruan mendesak untuk mencegah dampak inflasi yang bisa merugikan jutaan rumah tangga di nusantara.

Menurut Tito, ketiga komoditas tersebut merupakan protein dan karbohidrat pokok yang menjadi lapis pertama dari keranjang belanja konsumen Indonesia. Fluktuasi harganya akan langsung terasa di kantong masyarakat lapisan bawah dan menengah. Data menunjukkan bahwa tekanan harga pada produk-produk ini memiliki efek pengganda terhadap persepsi inflasi publik, bahkan seringkali berdampak psikologis yang lebih besar dari angka statistik sesungguhnya. Oleh karena itu, Tito meminta Pemda tidak hanya bersikap responsif tetapi juga antisipatif dalam mengidentifikasi potensi kenaikan harga sebelum benar-benar meledak di pasar.

Sistem pengawasan yang diminta Mendagri mencakup koordinasi lintas stakeholder lokal, mulai dari Dinas Pertanian, Perdagangan, hingga pasar modern dan tradisional di wilayah masing-masing. Pemda diharapkan membangun komunikasi dua arah dengan produsen, pedagang, dan distributor untuk memahami akar penyebab kenaikan harga. Apakah itu terkait masalah produksi, distribusi, spekulasi, atau faktor eksternal lainnya akan menentukan intervensi yang tepat sasaran. Transparansi informasi harga real-time juga menjadi instrumen penting agar masyarakat tidak mudah panik berbelanja dan menciptakan artificial demand yang justru mendongkrak harga lebih tinggi.

Tito juga mengingatkan bahwa peran Pemda tidak terbatas pada pengawasan pasif, tetapi harus mencakup upaya stabilisasi aktif melalui berbagai kebijakan lokal. Mulai dari pemberian subsidi untuk petani lokal, program kemitraan dengan kelompok tani, pembukaan pasar rakyat dengan sistem harga terjangkau, hingga edukasi konsumsi yang bijak kepada masyarakat. Setiap pemda diminta menghadirkan solusi inovatif yang sesuai dengan karakteristik ekonomi lokal mereka. Dengan demikian, tanggung jawab mengendalikan inflasi bukan hanya di tangan pemerintah pusat dan Bank Indonesia, melainkan gerakan bersama dari seluruh jajaran pemerintahan hingga level grassroot.