Tanah Leluhur atau Sertifikat Kertas? Kisah Perlawanan Perempuan Pulau Pari

Reyben - Selama sepuluh tahun, Pulau Pari yang indah di kepulauan Seribu menjadi medan pertempuran hak tanah yang sengit. Warga setempat, mayoritas perempuan tangguh, berdiri menghadapi korporasi besar bernama PT Bumi Pari Asri yang mengklaim menguasai 90 persen wilayah pulau mereka berdasarkan sertifikat hak milik dan hak guna bangunan. Sengketa ini bukan sekadar masalah administratif—ini tentang identitas, warisan, dan kelangsungan hidup komunitas yang telah menghuni pulau ini turun-temurun.

Para perempuan Pulau Pari menjadi garda terdepan dalam perjuangan mempertahankan tanah air mereka. Mereka adalah penjual ikan, pengusaha kecil, ibu rumah tangga, dan nelayan yang setiap hari berjuang memberi makan keluarga dari sumber daya pulau yang sama. Ketika korporasi datang dengan kertas-kertas resmi yang berserak-serak, mereka tidak mundur. Sebaliknya, mereka justru semakin solid, berkumpul, berbagi cerita, dan mendokumentasikan setiap inchi tanah yang mereka yakini adalah milik bersama sejak nenek moyang mereka menetap di sana. Suara-suara mereka mungkin kecil di hadapan penuh tinta surat kuasa, tetapi keberanian mereka berbicara lebih keras dari sekadar dokumen.

PT Bumi Pari Asri memiliki arsenal lengkap—sertifikat dari berbagai lembaga pemerintah yang terkesan sah-sah saja. Namun, warga melihat sesuatu yang berbeda dalam setiap lembaran itu. Mereka bertanya-tanya: bagaimana mungkin tanah yang telah mereka tinggali selama puluhan tahun, tempat mereka lahir dan berkembang, tempat anak-anak mereka bermain, bisa tiba-tiba menjadi milik sebuah perusahaan yang mereka kenal lewat pejabat dan pihak ketiga? Sengketa ini menciptakan ketegangan yang mendalam, perpecahan sosial, dan ketidakpastian masa depan bagi ribuan jiwa yang menghuni kepulauan kecil itu.

Kisah Pulau Pari bukanlah anomali. Di seluruh nusantara, sengketa lahan serupa mekar seperti gulma—masyarakat adat berhadapan dengan investor, warga lokal digencarkan oleh korporasi, hak ulayat bertemu dengan hak milik pasar modern. Namun, apa yang membuat cerita Pulau Pari unik adalah resistensi organik yang dipimpin oleh perempuan-perempuan biasa yang memutuskan untuk tidak diam. Mereka mendokumentasikan cerita mereka, menggerakkan solidaritas, dan memperjuangkan pengakuan bahwa mereka adalah pemilik sah dari rumah mereka sendiri—bukan karena sertifikat, melainkan karena sejarah, kehadiran, dan akar budaya yang tertanam dalam setiap tetes air laut di sekitar pulau itu.

Perjuangan ini masih berlanjut. Setiap hari adalah pertempuran kecil untuk mempertahankan identitas, hak, dan masa depan. Warga Pulau Pari telah menunjukkan bahwa dalam kontes antara kertas dan kehidupan nyata, ada satu hal yang tidak bisa diambil oleh sertifikat manapun: kepemilikan hati terhadap tanah yang telah menjadi bagian dari jiwa mereka.