Purbaya Ajukan Konsep Bayar Tol Laut di Selat Malaka, Terinspirasi Langkah Iran

Reyben - Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, yang dikenal dengan nama panggilan Purbaya, kembali melontarkan ide segar dalam pengelolaan perairan strategis Indonesia. Kali ini, dia mengajukan wacana pemberlakuan tarif atau biaya bagi kapal-kapal yang berlayar melewati Selat Malaka. Ide kontroversial ini muncul setelah mengamati bagaimana Iran berencana memungut biaya dari setiap kapal yang melintasi Selat Hormuz, selat penting lainnya di kawasan Timur Tengah. Konsep yang diusulkan Purbaya ini tentu saja membuka diskusi panjang tentang kedaulatan laut, kebebasan navigasi, dan kepentingan ekonomi nasional.

Selat Malaka, yang menghubungkan Lautan Hindia dengan Laut China Selatan, merupakan salah satu jalur pelayaran paling ramai di dunia. Setiap hari, ribuan kapal niaga, tanker minyak, dan kapal kargo melewati perairan ini, membawa nilai perdagangan triliunan dolar. Logika Purbaya cukup sederhana: jika kapal-kapal asing memanfaatkan jalur vital ini, mengapa Indonesia tidak berhak mendapatkan kompensasi finansial atas penggunaan sumber daya lautnya? Ide ini secara ekonomis menarik, terutama mengingat kebutuhan anggaran negara yang selalu terbatas. Namun, proposal semacam ini juga membawa kompleksitas hukum internasional yang tidak bisa diabaikan begitu saja.

Respon dari tetangga terdekat Indonesia langsung mengalir. Singapura dan Malaysia, dua negara yang juga berbatasan dengan Selat Malaka, dengan tegas menyatakan keberatan. Mereka menekankan bahwa prinsip kebebasan navigasi internasional harus tetap dijaga. Menurut hukum laut internasional yang diatur dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982, yang juga disepakati Indonesia, negara-negara pantai memiliki hak tertentu namun juga kewajiban menjaga kebebasan berlayar di perairan internasional. Perbedaan pandangan ini mencerminkan tegangan klasik antara kepentingan nasional dan komitmen terhadap hukum laut global yang sudah lama tertanam dalam praktik maritim dunia.

Wacana Purbaya ini sebenarnya bukan hal baru dalam diskusi maritim regional. Berulang kali, berbagai pihak telah mencoba menemukan formula yang tepat untuk memberikan benefit kepada negara-negara pantai tanpa melanggar prinsip kebebasan navigasi. Beberapa alternatif telah dibicarakan, mulai dari biaya khusus untuk keamanan laut, kontribusi untuk pemeliharaan navigasi, hingga insentif bagi kapal yang mengikuti protokol lingkungan tertentu. Namun, hingga kini, belum ada kesepakatan yang mengikat secara internasional. Pertanyaan yang menggantung adalah bagaimana Indonesia bisa mengakselerasi pendapatannya dari Selat Malaka tanpa menciptakan gesekan diplomatik yang lebih besar. Solusi ini memerlukan negosiasi yang cermat, perhitungan ekonomi yang matang, dan dukungan internasional yang kuat—sebuah pekerjaan rumah yang masih panjang bagi pengambil kebijakan maritim Indonesia.