Proses Hukum Cacat: Pakar Soal Kasus Febrie, Kenapa Tersangka Tak Minta Keterangan Dulu?

Reyben - Polemik penanganan kasus Febrie Adriansyah terus bergulir, dan kali ini seorang pengamat hukum menunjuk celah serius dalam prosedur penyidikan. Menurutnya, langkah klarifikasi terhadap calon tersangka sebelum penetapan status resmi justru menjadi bagian fundamental yang kerap terlewatkan. Kritik ini bukan hanya soal formalitas belaka, melainkan menyangkut fondasi sistem peradilan yang seharusnya melindungi hak-hak konstitusional setiap warga negara.

Wahyu, pengamat yang menjadi sorotan dalam diskusi ini, mengemukakan pandangannya yang tajam tentang mekanisme penyidikan yang berlaku. Ia menekankan bahwa sebelum seseorang resmi ditetapkan sebagai tersangka, pihak penyidik semestinya memberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan. Praktik ini bukan sekadar prosedur administratif, tetapi merupakan wujud nyata dari penerapan prinsip hukum yang adil dan seimbang. Tanpa langkah preventif semacam ini, risiko kesalahan dalam proses investigasi menjadi sangat tinggi, dan pada akhirnya yang terbayar adalah kredibilitas institusi penegak hukum sendiri.

Dalam konteks kasus Febrie secara spesifik, ketiadaan tahap klarifikasi awal menciptakan kesan terburu-buru dalam pengambilan keputusan. Proses hukum yang matang memang memerlukan waktu dan kehati-hatian ekstra. Setiap detail harus diperiksa dengan seksama, setiap pernyataan dari pihak-pihak terkait harus didengarkan dengan telinga yang terbuka. Ketika langkah penting ini dilewatkan, maka akan terbentuk persepsi publik bahwa sistem hukum berjalan dengan mekanisme yang tidak transparan dan penuh tebakan. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan pun semakin terkikis, membuat legitimasi keputusan hukum menjadi dipertanyakan.

Kritik Wahyu ini menjadi pengingat bagi semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan, mulai dari kepolisian hingga kejaksaan, bahwa prosedur bukan sekadar rutinitas yang bisa diabaikan. Setiap tahapan dalam penyidikan dirancang dengan tujuan mulia: memastikan kebenaran faktual, melindungi hak tersangka, dan menjaga integritas sistem hukum itu sendiri. Jika standar ini tidak dipatuhi dengan ketat, maka sistem peradilan hanya akan menjadi alat yang tidak dapat diandalkan, bukan lagi pilar keadilan yang diharapkan masyarakat Indonesia.

Kedepannya, kasus Febrie Adriansyah bisa menjadi pembelajaran berharga bagi institusi penegak hukum. Penting untuk mengevaluasi ulang prosedur penyidikan agar tidak ada celah yang membuat proses hukum terkesan otoriter atau tidak adil. Transparansi dan ketaatan pada protokol bukanlah hambatan bagi keadilan, justru sebaliknya—kedua hal tersebut adalah kunci untuk membangun sistem peradilan yang benar-benar dapat dipercaya dan menghasilkan putusan yang legitim di mata hukum dan masyarakat luas.