Program Sekolah Rakyat SD Sepi Peminat, Anggota DPR Desak Pemerintah Segera Evaluasi Mendalam

Reyben - Sekolah Rakyat (SR) berasrama untuk tingkat sekolah dasar mulai menunjukkan tanda-tanda alarm merah. Program yang dirancang untuk memberikan akses pendidikan berkualitas kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu ini ternyata tidak mendapat sambutan antusias dari masyarakat. Situasi ini menjadi perhatian serius bagi anggota Komisi VIII DPR RI Derta Rohidin, yang mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi komprehensif terhadap keberlanjutan program tersebut. Jika dibiarkan terus, program yang seharusnya menjadi solusi pemerataan pendidikan ini bisa berakhir sia-sia.

Rohidin mengamati bahwa di berbagai daerah, tingkat pendaftaran peserta didik baru untuk Sekolah Rakyat SD jauh di bawah target yang ditetapkan. Rendahnya minat ini mengindikasikan adanya gap antara konsep program di atas kertas dengan realitas yang dihadapi masyarakat lapisan bawah. Beberapa faktor diduga menjadi penyebab, mulai dari kurangnya sosialisasi, stigma negatif terhadap anak berasrama, hingga kekhawatiran orangtua tentang kualitas fasilitas yang disediakan. Rohidin menekankan bahwa sebelum program ini terus dijalankan, pemerintah harus menggali akar masalah sebenarnya dengan investigasi lapangan yang mendalam.

Menurut pengamatan Rohidin, banyak keluarga yang sebenarnya membutuhkan akses pendidikan berkualitas masih ragu menitipkan anak-anak mereka ke Sekolah Rakyat berasrama. Kepercayaan masyarakat terhadap program ini belum sepenuhnya terbangun, padahal konsepnya sangat menjanjikan sebagai solusi pendidikan inklusif. Anggota DPR ini menekankan pentingnya pemerintah melakukan riset mendalam untuk memahami persepsi negatif yang berkembang di masyarakat. Strategi komunikasi yang lebih efektif dan transparency penuh tentang kualitas program harus menjadi prioritas utama sebelum pemerintah menginvestasikan lebih banyak anggaran publik.

Komisi VIII DPR RI, yang mempunyai tanggung jawab mengawasi masalah pendidikan dan kesejahteraan sosial, akan melakukan follow-up terhadap isu ini. Rohidin menyatakan bahwa evaluasi menyeluruh harus mencakup aspek kualitas kurikulum, kompetensi tenaga pendidik, kondisi asrama, hingga dukungan psikologis bagi anak berasrama yang terpisah dari orangtuanya. Pemerintah juga perlu membuat roadmap yang jelas untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap program ini. Jika program Sekolah Rakyat ingin menjadi instrumen pemerataan pendidikan yang efektif, maka semua stakeholder harus bersama-sama merancang ulang strategi dengan melibatkan komunitas lokal dan orangtua peserta didik dalam setiap keputusan.