Pramono Lepas Tangan soal Lonjakan Harga Plastik, Sebut Bukan Urusan Pemerintah Daerah

Reyben - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung kembali membuat pernyataan kontroversial terkait isu ekonomi yang sedang melanda masyarakat. Kali ini, dia menyorot masalah kenaikan harga bahan baku plastik yang terus bergejolak di pasaran. Dalam responnya yang singkat namun padat, Pramono menegaskan bahwa fenomena naiknya harga plastik tersebut berada di luar kewenangan pemerintah daerah yang dipimpinnya. Dia menganggap persoalan ini sebagai domain eksklusif pemerintah pusat, bukan tanggung jawab level provinsi atau kota.

Pernyataan Pramono ini menjadi sorotan serius mengingat dampak langsung yang dirasakan oleh industri kecil dan menengah di Jakarta. Pengusaha mikro yang bergantung pada bahan baku plastik untuk produksi mengeluh keras akibat membengkaknya biaya operasional. Dari produsen kemasan hingga pengrajin barang plastik, semua merasakan tekanan finansial yang signifikan. Namun, respons gubernur yang seakan mengalihkan tanggung jawab ini menuai kritik dari berbagai kalangan. Mereka menganggap bahwa pemerintah daerah seharusnya memiliki inisiatif untuk melindungi sektor ekonomi lokal, meskipun kontrol harga penuh berada di tangan pusat.

Dalam wawancara singkatnya, Pramono mengklaim bahwa regulasi harga bahan baku plastik sepenuhnya menjadi prerogatif pemerintah pusat. Dia tidak memberikan rincian tentang upaya intervensi apa pun yang telah dilakukan pemerintah DKI untuk mengatasi dampak lokal dari kenaikan harga ini. Tidak ada penjelasan mengenai dukungan atau fasilitasi yang bisa diberikan kepada pelaku usaha yang terpukul akibat guncangan harga. Respons yang terasa pasif ini membuat banyak pengamat ekonomi mempertanyakan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal di tengah krisis harga.

Kritikus kebijakan menunjukkan bahwa meskipun kontrol harga memang menjadi wewenang pusat, pemerintah daerah tetap bisa mengambil peran mitigasi yang lebih aktif. Mereka bisa memfasilitasi dialog antara produsen lokal dengan distributor, memberikan informasi pasar yang transparan, atau bahkan mengajukan rekomendasi kepada pemerintah pusat berdasarkan data real dari lapangan. Alih-alih bersikap defensif, pemerintah DKI bisa menunjukkan kepedulian konkret melalui program pendampingan usaha kecil atau subsidi parsial untuk bahan baku kritis. Ketiadaan inisiatif semacam ini terlihat jelas dalam pernyataan Pramono yang cenderung menyalahkan struktur birokrasi daripada mencari solusi kreatif.

Memasuki kuartal ketiga tahun ini, tekanan inflasi terhadap bahan baku terus berlanjut. Harga plastik mentah tidak menunjukkan tren penurunan yang signifikan, malah cenderung stabil di level tinggi. Industri yang sudah melewati masa sulit selama pandemi kini harus menghadapi tantangan baru yang sama sekali berbeda. Beban finansial yang terakumulasi ini berpotensi mendorong sejumlah usaha kecil menuju kebangkrutan. Dengan komitmen yang terasa minim dari pemerintah daerah, nasib para pengusaha lokal semakin tidak pasti. Pertanyaan besar yang tersisa adalah kapan pemerintah, baik pusat maupun daerah, akan menunjukkan tindakan nyata untuk mengatasi krisis ini.