Pramono: Jangan Ada Pemaksaan THR, Biarkan Pengusaha Bernafas

Reyben - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung kembali mengingatkan kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya organisasi massa dan pihak-pihak tertentu, agar tidak melakukan pemaksaan kepada para pengusaha untuk memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawannya menjelang perayaan Idul Fitri. Peringatan ini disampaikan dengan tegas oleh Pramono mengingat beberapa kasus muncul di lapangan di mana ada desakan yang tidak proporsional terhadap kalangan usaha untuk mengeluarkan dana THR dalam jumlah besar.

Menurut Pramono, pemberian THR adalah bentuk apresiasi dari pengusaha kepada para pekerja yang telah berkontribusi selama setahun penuh. Namun, hal ini harus dilakukan secara sukarela dan disesuaikan dengan kemampuan finansial perusahaan masing-masing. Tidak boleh ada pihak manapun yang datang dengan ancaman atau intimidasi untuk memaksa pengusaha mengeluarkan dana lebih besar dari kapasitas mereka. "Kami memahami bahwa pekerja perlu THR untuk merayakan Idul Fitri bersama keluarga, tetapi kami juga harus realistis dengan kondisi bisnis di lapangan," ujar Pramono dalam pernyataannya.

Gubernur yang juga mantan Wakil Presiden ini menekankan pentingnya dialog dan komunikasi yang baik antara pengusaha dan karyawan. Pramono mendorong agar semua pihak duduk bersama dengan akal sehat untuk membicarakan berapa besaran THR yang layak diberikan tanpa mengorbankan kelangsungan hidup perusahaan. Dalam situasi ekonomi yang masih dinamis dan penuh tantangan, penting bagi semua pihak untuk saling memahami dan tidak saling merugikan. Pramono juga mengapresiasi pengusaha yang telah memberikan THR kepada karyawan meskipun dalam kondisi yang sulit, karena tindakan tersebut menunjukkan moralitas dan tanggung jawab sosial perusahaan.

Peringatan ini juga dialamatkan kepada organisasi massa untuk tidak menggunakan cara-cara kekerasan atau intimidasi dalam upaya advocasi mereka. Pramono percaya bahwa setiap kepentingan para pekerja dapat disalurkan melalui jalur dialog dan negosiasi yang sehat, baik dengan pengusaha maupun dengan pemerintah. Dengan pendekatan yang lebih humanis dan saling menghormati, diharapkan dapat ditemukan solusi terbaik yang menguntungkan semua pihak tanpa mengancam stabilitas bisnis dan lapangan kerja di Jakarta.