Politikus Johor Desak Jakarta Ambil Tanggung Jawab: Asap Karhutla Jangan Jadi Masalah Bersama

Reyben - Ketegangan diplomatik kembali memanas antara Indonesia dan Malaysia terkait isu kabut asap lintas batas negara. Kali ini, seorang politikus dari Johor Bahru, Andrew Chen, secara tegas mendesak pemerintah Indonesia untuk mengambil tanggung jawab penuh atas bencana karhutla yang terus menghasilkan polusi udara lintas negara. Desakan ini muncul seusai adanya pernyataan dari pejabat tinggi Indonesia yang dinilai Chen tidak cukup serius dalam menangani krisis lingkungan yang berdampak luas bagi warga Malaysia dan negara-negara ASEAN lainnya.

Menurut Chen, Indonesia tidak bisa lagi menutup mata terhadap dampak serius yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai daerah. Politikus tersebut menekankan bahwa asap yang menyeberang perbatasan bukan hanya sekadar isu lingkungan semata, melainkan juga menyangkut kesehatan publik ribuan masyarakat Malaysia yang terhirup udara tercemar. Chen mengatakan bahwa pernyataan dari kepala lembaga komunikasi Indonesia yang sebelumnya mencoba meringankan dampak karhutla terhadap kadar oksigen justru menunjukkan ketidakserius dalam menghadapi krisis. "Kami tidak bisa menerima sikap yang terkesan mengabaikan kenyataan yang dihadapi rakyat kami," tegas Chen dalam pernyataannya yang disampaikan kepada media lokal Malaysia.

Krisis asap karhutla memang bukan masalah baru bagi kawasan Asia Tenggara. Setiap musim kemarau panjang, ribuan titik api berkobar di hutan-hutan Indonesia, khususnya di Sumatera dan Kalimantan, menghasilkan asap tebal yang menyebar ke negara-negara tetangga. Malaysia, sebagai salah satu negara yang paling sering terdampak, telah berkali-kali mengajukan protes diplomatik kepada Jakarta. Namun, upaya penanggulangan karhutla di Indonesia masih dianggap lamban dan kurang efektif oleh pihak Malaysia. Chen menekankan bahwa Indonesia harus menunjukkan komitmen nyata dengan meningkatkan patroli, pencegahan, dan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang dengan sengaja membakar hutan untuk kepentingan bisnis.

Diperlukan, lanjut politikus Johor tersebut, koordinasi yang lebih erat dan transparan antara pemerintah Indonesia dengan negara-negara ASEAN, termasuk Malaysia, untuk menciptakan strategi pencegahan karhutla yang lebih efektif dan terukur. Chen juga menyinggung perlunya sanksi yang lebih berat bagi perusahaan dan individu yang terbukti menjadi dalang pembakaran hutan. "Tanggung jawab internasional tidak bisa diabaikan begitu saja. Indonesia harus membuktikan keseriusannya bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan aksi nyata," tutur Chen dengan penuh penekanan. Desakan ini sejalan dengan posisi pemerintah Malaysia yang secara konsisten menuntut Indonesia untuk lebih serius mengatasi masalah karhutla sebagai bagian dari komitmen regional terhadap keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan rakyat ASEAN.