Polda Jabar Tetap Lanjutkan Proses Hukum Meski Anggota dan Satpam Sudah Berdamai, Ini Penjelasannya

Reyben - Insiden yang melibatkan tiga anggota kepolisian dengan seorang satpam di kawasan Bundaran HI menjadi sorotan publik setelah video viral di media sosial. Meskipun kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan damai, Polda Jabar tetap berkomitmen untuk melanjutkan proses penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya. Keputusan ini menunjukkan bahwa institusi kepolisian tidak mengandalkan penyelesaian informal saat terdapat indikasi pelanggaran disiplin atau etika.

Satpam bernama Fiktor Harefa (27) yang menjadi korban dalam insiden tersebut awalnya melaporkan kejadian yang dialaminya. Dalam perkembangannya, kedua belah pihak—baik dari pihak kepolisian maupun satpam—sepakat untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. Namun, kesepakatan damai ini tidak menjadi alasan bagi Polda Jabar untuk menghentikan proses internal mereka. Sebaliknya, lembaga kepolisian regional tetap menjalankan mekanisme penyelidikan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Polda Jabar secara resmi mengungkapkan permohonan maaf atas tindakan yang dilakukan oleh ketiga anggotanya. Langkah ini menunjukkan kesadaran institusi akan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam menjaga kepercayaan publik. Dengan meminta maaf secara terbuka, Polda Jabar mendemonstrasikan bahwa tidak ada tempat bagi pelanggaran disiplin dalam tubuh kepolisian, terlepas dari apakah pihak yang dirugikan telah bersedia memaafkan atau tidak. Pendekatan ini sejalan dengan upaya reformasi internal yang terus dilakukan oleh institusi kepolisian untuk meningkatkan profesionalisme anggotanya.

Proses hukum yang akan dilanjutkan oleh Polda Jabar mencakup berbagai tahap investigasi dan verifikasi fakta. Tim penyidik akan mengumpulkan bukti-bukti, melakukan wawancara dengan para saksi, dan menentukan apakah terdapat pelanggaran terhadap kode etik kepolisian atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Proses ini dijamin akan berjalan dengan objektif dan transparan untuk memastikan bahwa keputusan akhir didasarkan pada fakta dan bukti yang solid, bukan semata pada kesepakatan damai antara pihak-pihak yang terlibat dalam insiden tersebut.