MK Buka Jalan Baru, Kini Giliran Pemerintah Bayar Utang Kuota Internet Konsumen

Reyben - Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait kuota internet yang hangus telah membuka celah harapan bagi jutaan pengguna layanan seluler di Indonesia. Namun, organisasi konsumen Indonesia Assessment Watch (IAW) memperingatkan bahwa putusan ini hanyalah langkah pertama dalam perjalanan panjang menuju keadilan bagi konsumen. IAW kini mendesak pemerintah untuk tidak hanya menerapkan putusan MK untuk layanan ke depan, tetapi juga membuka restitusi historis bagi puluhan juta gigabyte data yang telah hilang begitu saja selama bertahun-tahun.

Menurut IAW, ada hutang besar yang perlu diselesaikan oleh perusahaan telekomunikasi terhadap konsumennya. Selama ini, konsumen telah kehilangan miliaran rupiah dalam bentuk paket data yang hangus karena kebijakan yang tidak konsumen-friendly. "Kami tidak hanya ingin perubahan prospektif, tetapi juga perlu ada penyelesaian untuk kasus-kasus yang sudah terjadi," ujar perwakilan IAW dalam analisisnya. Data kuota yang telah expired dan tidak bisa digunakan konsumen menjadi semacam pencurian terselubung dari nilai yang seharusnya diterima pengguna layanan.

Permasalahan kuota hangus ini bukan sekadar wacana teknis belaka. Ratusan ribu konsumen Indonesia setiap hari mengalami situasi di mana sisa paket data mereka tiba-tiba menghilang ketika periode bulanan berakhir. Mereka tidak memiliki pilihan untuk membawa sisa kuota ke bulan berikutnya atau menukarnya dengan bentuk nilai lain. Sistem ini telah menjadi salah satu mekanisme penghisapan pembiayaan digital yang paling tidak terlihat namun paling menguntungkan industri telekomunikasi. Konsumen seakan dipaksa untuk menggunakan seluruh data dalam frame waktu tertentu atau kehilangan haknya begitu saja.

IAW menekankan bahwa putusan MK hanya akan bermakna jika diikuti dengan tindakan nyata dan komprehensif dari pemerintah. Regulasi baru harus memastikan bahwa setiap kuota yang dibeli konsumen adalah hakikat terjamin dan dapat digunakan sesuai dengan periode yang lebih fleksibel. Lebih penting lagi, pemerintah perlu melakukan audit menyeluruh terhadap data kuota yang telah hangus dalam periode sebelumnya dan membuka skema restitusi yang adil bagi seluruh konsumen yang dirugikan. Tanpa langkah ini, putusan MK hanya akan menjadi dekorasi hukum yang tidak mengubah realitas penderitaan konsumen.

Kini giliran pemerintah dan regulator untuk membuktikan komitmen mereka terhadap perlindungan konsumen digital. Jika langkah restitusi historis tidak diambil, maka industri telekomunikasi akan terus mendapatkan keuntungan besar dari sistem yang merugikan masyarakat. Momentum putusan MK ini tidak boleh disia-siakan, karena kesempatan untuk memperbaiki ekosistem digital yang lebih adil mungkin tidak akan datang dua kali.