Mimpi Swasembada Garam 2027 Terancam Gagal, Ini Alasan Pemerintah Harus Segera Bertindak

Reyben - Institut Defisit Anggaran Negara (Indef) menggebrak dengan peringatan keras bahwa target ambisius pemerintah untuk menghentikan impor garam pada tahun 2027 sangat berisiko tidak terwujud. Lembaga penelitian ekonomi tersebut menunjuk satu masalah fundamental yang sering terlewatkan dari diskusi publik: belum adanya neraca kebutuhan garam nasional yang disusun dengan transparan dan akuntabel. Tanpa fondasi data yang solid, rencana besar pemerintah untuk mencapai swasembada garam hanya akan menjadi janji indah yang tergantung di udara.

Persoalan ini bukan sekadar masalah administratif kecil yang bisa diabaikan. Garam merupakan komoditas strategis yang memiliki peran penting dalam industri kimia, pangan, farmasi, dan berbagai sektor lainnya. Ketergantungan pada impor membuat ekonomi Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga global dan gangguan rantai pasok internasional. Indef menekankan bahwa pemerintah perlu melakukan pembongkaran total terhadap sistem tata kelola impor garam yang dinilai masih chaotic dan tidak terkelola dengan baik. Transparansi dalam menentukan berapa sebenarnya kebutuhan garam nasional per tahun menjadi langkah pertama yang tidak bisa ditunda lagi.

Saat ini, data mengenai kebutuhan garam nasional masih tersebar di berbagai instansi pemerintah tanpa koordinasi yang kuat. Industri garam dalam negeri juga menghadapi tantangan struktural seperti keterbatasan teknologi produksi, infrastruktur yang kurang memadai, dan manajemen operasional yang belum optimal. Indef menyarankan agar pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap kapasitas produksi garam lokal dan mengidentifikasi gap yang masih ada sebelum menargetkan swasembada penuh. Kepala keluarga besar produksi garam Indonesia perlu memiliki roadmap yang jelas, terukur, dan didukung investasi riil, bukan hanya slogan semata.

Pemerintah harus memulai dengan menyatukan semua stakeholder—dari petani garam, pengusaha industri garam, kementerian terkait, hingga akademisi—untuk menyusun neraca kebutuhan garam yang kredibel dan transparan. Dokumen ini akan menjadi blue print menuju swasembada garam yang tidak hanya realistis tetapi juga bisa dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa langkah konkret ini, target 2027 hanya akan menjadi catatan kegagalan lagi dalam daftar panjang target pemerintah yang tidak tercapai.

Indef juga menekankan bahwa perbaikan tata kelola impor garam harus dilakukan secara simultan dengan peningkatan kapasitas produksi domestik. Strategi proteksionisme sederhana tanpa dibarengi peningkatan efisiensi industri lokal hanya akan menciptakan borok baru di perekonomian. Konsumen dan pelaku industri yang bergantung pada garam akan menjadi korban jika impor dihentikan tanpa ada pengganti yang memadai dari produksi dalam negeri. Oleh karena itu, momentum ini harus digunakan pemerintah untuk melakukan transformasi besar-besaran di sektor garam nasional.