Mendagri Tegaskan 3 ASN Kementan Bukan Agen Intel, Bantah Klaim KKB Papua

Reyben - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dengan tegas membantah pernyataan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang mengklaim bahwa ketiga Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Kementerian Pertanian yang tewas dalam insiden terbaru adalah bagian dari satuan intelijen pemerintah. Respons pemerintah ini datang sebagai klarifikasi terhadap narasi yang dibangun oleh kelompok bersenjata yang telah menjadi momok keamanan di wilayah Papua. Mendagri menekankan bahwa ketiga korban merupakan pegawai sipil biasa yang sedang menjalankan tugas mereka di bidang pertanian, bukan operator intelijen atau mata-mata pemerintah.

Pernyataan KKB yang mencoba mengaitkan korban dengan satuan intelijen dianggap sebagai upaya untuk membenarkan aksi kekerasan mereka. Pemerintah melihat ini sebagai strategi narasi yang lazim digunakan kelompok bersenjata untuk menyebarkan ketakutan dan menciptakan persepsi negatif terhadap aparat negara. Mendagri menegaskan bahwa profesi ketiga ASN tersebut adalah fokus mereka pada pembangunan pertanian, bukan aktivitas keamanan atau intelijen. Klaim semacam ini dinilai tidak berdasarkan fakta dan hanya mencerminkan upaya KKB untuk mempertahankan dominasi mereka di wilayah operasi dengan menciptakan persepsi bahwa pemerintah melakukan aktivitas tersembunyi.

Insiden yang menewaskan ketiga ASN Kementan ini menambah daftar panjang kekerasan yang melibatkan KKB di Papua. Kementerian Dalam Negeri telah meningkatkan koordinasi dengan berbagai lembaga terkait untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pegawai pemerintah yang bertugas di daerah rawan konflik. Respons pemerintah terhadap narasi KKB ini menunjukkan komitmen untuk tidak membiarkan narasi keliru menyebarkan luas di masyarakat. Mendagri juga menekankan bahwa pemerintah akan terus mendorong pemulihan stabilitas keamanan di Papua melalui pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai sektor.

Keluarga korban juga diharapkan mendapatkan perlindungan dan dukungan penuh dari negara sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah. Selain bantahan terhadap klaim KKB, Mendagri juga mengingatkan pentingnya keterlibatan masyarakat lokal dalam mendukung upaya pemerintah mengatasi ancaman keamanan di Papua. Pemerintah berkomitmen untuk terus melakukan investigasi mendalam mengenai insiden tersebut dan mengambil langkah-langkah strategis untuk mencegah terulangnya kekerasan serupa. Dengan respons yang cepat dan tegas ini, pemerintah mencoba menunjukkan kepada publik bahwa narasi yang dibangun kelompok bersenjata tidak akan diterima begitu saja, dan bahwa upaya untuk mengamankan wilayah Papua akan terus ditingkatkan.