Mendagri Desak Pemda Upgrade Diskominfo: Jangan Biarkan Program Bagus Tenggelam di Tengah Kebisingan
Mendagri Tito Karnavian menekan tombol alarm untuk seluruh Pemda: tingkatkan kapasitas Diskominfo sekarang juga, karena program bagus tanpa komunikasi yang tepat hanya jadi kisah yang hilang di alam ketaksadaran publik.
Reyben - Mendagri Tito Karnavian menggebrak meja rapat dengan pesan yang jelas: dinas komunikasi dan informatika di daerah harus dimulai dari nol jika perlu. Mengapa? Karena banyak program pemerintah yang sebenarnya solid dan berdampak positif, malah hilang ditelan ketidakpedulian publik. Padahal, kesuksesan sebuah kebijakan publik bukan hanya tentang apa yang dilakukan, melainkan juga bagaimana cerita itu sampai ke telinga masyarakat. Inilah mengapa Mendagri tidak bisa diam melihat fungsi Diskominfo di berbagai daerah yang masih terasa lemah dan kurang efektif dalam mengomunikasikan pencapaian pemerintah.
Menurut Tito Karnavian, gap antara apa yang sudah dikerjakan pemerintah dengan apa yang diterima publik adalah masalah besar yang sering terlewatkan dalam pembahasan soal governance. Banyak inisiatif lokal yang bagus—mulai dari program pemberdayaan ekonomi, infrastruktur, hingga layanan kesehatan—tidak mendapat apresiasi maksimal karena narasi yang sampai ke masyarakat tidak seimbang. "Jika program pemerintah tidak dikomunikasikan dengan baik, maka publik akan mengisi kekosongan informasi dengan narasi lain, dan itu bisa menjadi bumerang bagi kredibilitas pemerintah," ungkap Mendagri dalam kesempatan tersebut. Pesan ini bukan sekadar himbauan biasa, melainkan panggilan darurat untuk reformasi cara Pemda mengelola strategi komunikasi publik mereka.
Diskominfo yang kuat bukan hanya tentang memiliki tim profesional atau peralatan canggih. Lebih dari itu, lanjut Mendagri, dibutuhkan pemahaman strategis tentang bagaimana membangun narasi yang resonan dengan kebutuhan masyarakat. Saat ini, banyak Diskominfo di daerah masih bekerja dengan pola tradisional: mengeluarkan siaran pers, mengunggah di media sosial, lalu selesai. Padahal, komunikasi publik yang efektif memerlukan pendekatan multi-platform, manajemen reputasi yang matang, dan kemampuan untuk mengantisipasi isu-isu yang berkembang di lapangan. "Kami perlu Diskominfo yang tidak hanya jadi press officer, tetapi menjadi strategic communicator yang memahami pulse masyarakat," terang Tito.
Kehadiran Diskominfo yang responsif dan strategis akan membantu pemerintah daerah membangun kepercayaan publik yang lebih kuat. Ketika masyarakat mendapat informasi yang akurat dan tepat waktu tentang program-program yang menguntungkan mereka, kepuasan publik terhadap pemerintah meningkat. Sebaliknya, vakum informasi akan membiarkan spekulasi dan misinformasi tumbuh subur di ruang publik. Mendagri juga menekankan pentingnya kolaborasi antara Diskominfo dengan seluruh perangkat daerah untuk memastikan pesan yang disampaikan konsisten dan kredibel. Ini adalah investasi dalam membangun legitimasi pemerintah yang berkelanjutan, bukan sekadar tupoksi administratif yang bisa disepelekan.
What's Your Reaction?