Mendagri Desak Pemda Ketat Penegakan Hukum Larangan Bakar Lahan, Andalkan Anggaran Karhutla Lebih Efektif

Reyben - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengambil langkah tegas untuk mencegah terulangnya bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan menginstruksikan pemerintah daerah memaksimalkan alokasi anggaran dan memperkuat penegakan aturan larangan pembakaran. Dalam pertemuan koordinasi dengan para kepala daerah, Mendagri menekankan pentingnya sinergitas antara regulasi yang ketat dan efisiensi penggunaan dana penanganan karhutla untuk mencegah potensi musim kebakaran yang lebih parah di masa mendatang.

Menurut Tito, masalah karhutla bukan hanya soal cuaca dan alam semata, tetapi juga bergantung pada kesadaran dan komitmen pemerintah lokal dalam menegakkan hukum. Dia mengkritisi masih adanya praktik pembakaran lahan secara ilegal yang dilakukan oleh sejumlah pelaku usaha perkebunan dan petani. Mendagri menekankan bahwa setiap pemda harus merancang strategi pencegahan yang terukur dan melibatkan aparat lapangan untuk melakukan patroli rutin di kawasan-kawasan rawan kebakaran, termasuk hutan lindung, perkebunan, dan lahan pertanian.

Dalam hal penggunaan anggaran, Tito meminta pemda untuk tidak mengalokasikan dana karhutla hanya pada fase penanggulangan darurat, tetapi juga pada pencegahan di awal musim kering. Anggaran tersebut perlu dioptimalkan untuk pembiayaan peralatan pencegahan, pelatihan personel pemadam kebakaran, serta sistem peringatan dini yang responsif. Dia juga menggarisbawahi perlunya transparansi dalam penggunaan anggaran agar dapat diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Selain itu, Mendagri mengingatkan pemda agar tidak mengandalkan sepenuhnya pada bantuan pusat, melainkan menggunakan anggaran APBD dengan bijak untuk menciptakan ketahanan daerah terhadap potensi karhutla.

Pernyataan Mendagri ini datang mengingat tingginya angka kebakaran lahan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, yang tidak hanya merugikan ekosistem tetapi juga menimbulkan dampak kesehatan publik yang serius. Tito mengancam akan memberikan evaluasi terhadap kinerja pemda yang dinilai tidak serius dalam penanganan karhutla, termasuk mempertanyakan penggunaan anggaran mereka di hadapan DPR. Dia juga mendorong sinergi dengan lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat lokal untuk menciptakan sistem pengawasan yang kuat terhadap potensi pembakaran lahan ilegal.

Langkah tegas Mendagri diharapkan mampu meningkatkan kesadaran kolektif di tingkat daerah bahwa penanganan karhutla memerlukan investasi jangka panjang dan komitmen berkelanjutan. Dengan penegakan hukum yang lebih ketat dan penggunaan anggaran yang efisien, diharapkan bencana karhutla dapat diminimalkan dan tidak mengganggu keseimbangan lingkungan serta kesejahteraan masyarakat di seluruh nusantara.