Mendagri Desak DKPP Jaga Integritas Pemilu: Kepercayaan Publik Dimulai dari Sini

Reyben - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian membunyikan alarm penting terkait urgensi menjaga integritas penyelenggara pemilu di Indonesia. Dalam pertemuannya dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Tito menekankan bahwa kredibilitas lembaga penyelenggara pemilu bukan sekadar soal prosedur teknis, melainkan fondasi kepercayaan rakyat terhadap demokrasi Indonesia. Pernyataan tegas ini datang di tengat meningkatnya scrutiny publik terhadap kinerja institusi pemilihan umum, termasuk isu-isu integritas yang sempat mencuat di berbagai daerah.

Tito tidak hanya bicara soal teori, tapi langsung menunjuk persoalan konkret yang dihadapi penyelenggara pemilu. Menurutnya, kepercayaan publik tidak bisa dibeli dengan slogan atau kampanye PR semata—harus ditunjukkan melalui aksi nyata dan konsistensi dalam menegakkan standar etika tertinggi. Mendagri menggarisbawahi bahwa setiap pelanggaran integritas, sekecil apapun, berpotensi meruntuhkan kredibilitas institusi yang telah dibangun bertahun-tahun. Oleh karena itu, DKPP diminta untuk menjalankan fungsi pengawas etika dengan lebih proaktif dan tidak menunggu laporan formal datang terlebih dahulu.

Dalam konteks perhelatan pemilu yang semakin kompleks, Tito menekankan pentingnya pelatihan berkelanjutan bagi para penyelenggara pemilu. Dia mengatakan bahwa SDM yang berkualitas dan berintegritas adalah investasi terbaik untuk memastikan jalannya pemilu yang adil dan jujur. Tidak cukup hanya menjaring individu yang kompeten secara teknis, tetapi juga mereka yang memiliki komitmen kuat terhadap nilai-nilai demokrasi dan kemanusiaan. Mendagri menyebutkan bahwa seleksi dan pembinaan berkelanjutan harus menjadi agenda rutin DKPP untuk menjaga kualitas personal yang terlibat dalam setiap tahap pemilu.

Pernyataan Tito juga menyentuh aspek transparansi dalam mekanisme pengawasan DKPP. Dia mendorong agar setiap keputusan dan proses penangganan kasus etika dilakukan dengan standar transparansi tinggi sehingga publik bisa memahami logika dan pertimbangan yang mendasari setiap putusan. Hal ini penting untuk menghindari persepsi negatif atau spekulasi yang dapat merusak kepercayaan. Dengan membuka diri terhadap pengawasan publik, DKPP justru akan memperkuat legitimasinya sebagai lembaga independen yang sungguh-sungguh berkomitmen pada integritas penyelenggaraan pemilu di masa depan.