KPK Panggil Budi Karya Sumadi, Dugaan Kecurangan Pengadaan DJKA Mulai Terungkap

Reyben - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi memanggil eks Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk menjalani pemeriksaan intensif terkait sejumlah transaksi mencurigakan dalam proses pengadaan barang dan jasa di Direktorat Jenderal Kereta Api (DJKA). Pemeriksaan yang dilakukan pada Senin, 9 Maret 2026 ini menjadi tonggak penting dalam penyelidikan dugaan korupsi struktural yang diduga terjadi selama periode kepemimpinan Sumadi di Kementerian Perhubungan.

Para penyidik KPK memfokuskan pertanyaan mereka pada mekanisme pengadaan yang dianggap tidak transparan dan berpotensi merugikan negara dalam jumlah fantastis. Sumber internal menunjukkan bahwa ada indikasi kolusi antara pejabat DJKA dengan penyedia jasa untuk meningkatkan harga barang dan layanan secara artifisial. Proses pengadaan yang seharusnya bersifat kompetitif terbuka diduga disederhanakan menjadi penunjukan langsung kepada rekanan pilihan, mengabaikan protokol standar pemerintah.

Budi Karya Sumadi, yang pernah memimpin Kementerian Perhubungan dalam periode strategis pembangunan infrastruktur kereta api nasional, kini harus memberikan penjelasan detail mengenai keputusan-keputusan administratif yang dibuatnya. Laporan awal dari tim penyidik mencerminkan bahwa terdapat celah hukum yang sengaja dimanfaatkan untuk mengalihkan dana publik. Dokumen-dokumen internal DJKA yang telah dikumpulkan KPK menunjukkan pola sistematis dalam penggembungan nilai proyek tanpa dasar justifikasi teknis yang memadai.

Tim investigasi KPK telah mengumpulkan bukti dari berbagai narasumber termasuk pegawai DJKA tingkat menengah yang mulai terbuka memberikan kesaksian. Mereka mengungkapkan bagaimana instruksi dari pimpinan tertinggi saat itu menciptakan budaya permisif terhadap praktik-praktik tidak etis dalam pengadaan. Pemeriksaan terhadap Sumadi diharapkan menjadi kunci pembuka untuk mengidentifikasi aktor-aktor lain yang terlibat dalam skema korupsi ini.

Penahan atau penetapan status tersangka terhadap mantan menteri ini kemungkinan besar akan menyusul dalam waktu dekat, tergantung pada kelengkapan bukti yang berhasil dikumpulkan tim penyidik. KPK sendiri belum memberikan pernyataan resmi mengenai hasil pemeriksaan, namun sumber-sumber terpercaya menyebutkan bahwa keterangan Sumadi memberikan gambaran lebih jelas mengenai struktur organisasi korupsi di lingkungan DJKA. Kasus ini dinilai sebagai salah satu investigasi korupsi paling kompleks dalam sektor transportasi dalam beberapa tahun terakhir.