Komisi V DPR Desak KAI Lakukan Audit Menyeluruh Sistem Sinyal dan Operasional Kereta
Wakil Ketua Komisi V DPR RI desak PT KAI melakukan audit menyeluruh terhadap sistem sinyal dan prosedur operasional kereta api menyusul insiden tabrakan di Bekasi Timur.
Reyben - Insiden tabrakan antara Kereta Api Argo Bromo Anggrek dengan KRL di kawasan Bekasi Timur menjadi alarm merah bagi Dewan Perwakilan Rakyat untuk segera melakukan intervensi terhadap manajemen PT Kereta Api Indonesia. Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap sistem infrastruktur yang masih rentan mengalami kegagalan fungsi, khususnya pada mekanisme sinyal otomatis yang seharusnya menjadi pertahanan pertama untuk mencegah terjadinya kecelakaan kereta.
Dalam pandangan Syaiful Huda, insiden tersebut bukan sekadar kelalaian operasional yang bersifat sporadis, melainkan indikasi dari kelemahan sistemik yang tersebar di berbagai aspek manajemen KAI. "Kami melihat ada celah besar dalam protokol keselamatan yang seharusnya sudah diimplementasikan dengan standar internasional," ungkap legislator asal Jawa Timur ini dalam pertemuan dengan jajaran direksi KAI. Dia menekankan bahwa setiap insiden adalah pembelajaran penting untuk memperkuat sistem pertahanan berlapis dalam operasional transportasi kereta api nasional.
Komisi V DPR, yang memiliki kewenangan mengawasi sektor transportasi, telah meminta KAI untuk menyusun roadmap komprehensif dalam waktu singkat. Roadmap tersebut mencakup pembaruan infrastruktur sinyal dengan teknologi terkini, pelatihan ulang operator kereta secara berkala, dan penyusunan standar operasional prosedur yang lebih ketat dan terukur. Syaiful Huda juga menekankan pentingnya transparansi data keselamatan untuk membangun kepercayaan publik terhadap layanan transportasi kereta api. Tidak hanya itu, pihaknya juga meminta audit independen terhadap seluruh sistem infrastruktur di lintas jalur kereta api utama Indonesia.
Penguatan sistem keselamatan bukan hanya tanggung jawab KAI semata, namun juga memerlukan sinergi dengan pemerintah dalam hal alokasi anggaran dan regulasi. Komisi V berkomitmen untuk mempercepat proses legislasi terkait peraturan keselamatan transportasi kereta api jika diperlukan. "Keselamatan penumpang adalah prioritas utama kami. KAI harus menunjukkan komitmen nyata dengan mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk modernisasi sistem," tegas Syaiful Huda. Momentum ini diharapkan menjadi titik balik bagi KAI untuk melakukan transformasi menyeluruh dan membawa industri kereta api Indonesia ke standar keselamatan yang lebih baik.
What's Your Reaction?