Komisi III DPR Jadwalkan Pemanggilan Rektor UI Terkait Kasus Pelecehan Seksual 16 Mahasiswa

Reyben - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, khususnya Komisi III yang menangani masalah hukum, berencana memanggil Rektor Universitas Indonesia (UI) untuk mempertanggungjawabkan kasus pelecehan seksual yang melibatkan 16 mahasiswa dari Fakultas Hukum UI. Pemanggilan ini dijadwalkan akan dilaksanakan sebelum tanggal 21 April 2026, sebagai bentuk follow-up serius terhadap kasus yang sempat menjadi sorotan publik dan media massa beberapa waktu lalu.

Kasus pelecehan seksual yang menimpa mahasiswa FH UI ini menunjukkan urgensitas dalam evaluasi sistem keamanan dan perlindungan mahasiswa di lingkungan kampus. DPR melihat bahwa institusi pendidikan tinggi, terutama universitas bereputasi seperti UI, memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dari segala bentuk tindakan kekerasan dan pelecehan. Rencana pemanggilan Rektor UI mencerminkan komitmen legislative branch untuk mengawasi dan memastikan bahwa institusi pendidikan menjalankan fungsi perlindungan kepada mahasiswanya dengan serius.

Menurut informasi yang beredar, kasus ini melibatkan beberapa mahasiswa yang menjadi korban dengan berbagai tingkat severity. Pihak universitas telah melakukan investigasi internal, namun DPR merasa perlu untuk melakukan questioning langsung kepada pimpinan universitas guna memastikan bahwa penanganan kasus dilakukan secara transparan dan sesuai dengan standar perlindungan mahasiswa. Komisi III DPR juga ingin menggali lebih dalam tentang mekanisme pelaporan, investigasi, dan mekanisme restoratif justice yang diterapkan oleh universitas dalam menghadapi kasus-kasus serupa.

Tanggal 21 April 2026 yang ditetapkan sebagai deadline untuk pemanggilan menunjukkan bahwa DPR ingin segera mendapatkan klarifikasi dan akuntabilitas dari pihak universitas. Momentum ini juga menjadi kesempatan bagi legislator untuk mendiskusikan urgensi perumusan kebijakan yang lebih komprehensif terkait perlindungan mahasiswa dari segala bentuk pelecehan dan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Langkah DPR ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan mendorong universitas-universitas lain untuk meningkatkan standar keamanan dan protokol perlindungan bagi komunitas akademis mereka.

Kasus ini juga membuka wacana lebih luas tentang budaya kampus dan pentingnya edukasi consent serta respect terhadap sesama mahasiswa. DPR tidak hanya ingin mendengar penjelasan dari Rektor UI, tetapi juga ingin melihat rencana konkret dan timeline yang jelas untuk implementasi sistem pencegahan dan penanganan kasus-kasus serupa di masa depan. Komisi III berencana menggunakan kesempatan ini sebagai momentum untuk advokasi dan formulasi kebijakan yang lebih progresif dalam melindungi hak-hak mahasiswa di seluruh institusi pendidikan tinggi di Indonesia.