Kasus WTP Malang: Pembangunan Jalan Akses Terus Berlanjut Meski Tanah Masih Dalam Sengketa Hukum

Reyben - Sebuah proyek infrastruktur yang dikerjakan Pemerintah Kota Malang terus berjalan mulus di atas lahan yang masih menjadi objek perselisihan hukum. Proyek akses menuju Wisata Taman Petanu (WTP) tersebut telah memasuki fase lanjutan, padahal status kepemilikan tanah hingga kini belum memiliki kepastian hukum yang jelas. Para warga yang mengklaim sebagai pemilik sah lahan tersebut merasa terabaikan dan dilangkahi hak-hak mereka oleh proses administrasi pemerintah.

Kondisi ini memicu pertanyaan serius tentang mekanisme pengecekan legalitas lahan sebelum proyek dijalankan. Idealnya, pemerintah daerah harus memastikan semua aspek hukum kepemilikan tanah sudah terpecahkan sebelum melakukan pembangunan infrastruktur di lokasi tersebut. Namun dalam kasus ini, kontraktor terus melakukan pekerjaan fondasi dan pengaspalan jalan sementara berbagai pihak masih berlibat dalam proses litigasi di pengadilan. Situasi paradoks ini menunjukkan adanya gap antara mekanisme hukum dan eksekusi pembangunan di level teknis pemerintahan.

Warga yang merasa dirugikan sudah melakukan berbagai upaya untuk menghentikan proyek, mulai dari pengaduan administratif hingga melalui jalur hukum formal. Namun momentum proyek yang terus berjalan membuat mereka khawatir hak-haknya akan hilang selamanya. Mereka menilai bahwa dengan melanjutkan konstruksi, pemerintah secara implicit mengakui lahan tersebut sebagai milik publik, padahal proses litigasi belum selesai. Ketidakpastian ini menciptakan iklim ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah dalam menangani kasus-kasus serupa.

Pihak Pemkot Malang hingga saat ini belum memberikan penjelasan resmi yang memuaskan mengenai landasan hukum yang menjadi dasar kelanjutan proyek tersebut. Transparansi dan komunikasi yang jelas menjadi kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik dalam hal penanganan sengketa lahan dan pembangunan infrastruktur. Kasus ini menjadi pembelajaran penting bahwa pemerintah daerah perlu melakukan due diligence yang lebih komprehensif sebelum meluncurkan proyek pembangunan, terutama di lahan yang memiliki status kepemilikan yang belum final di mata hukum.