Gaji Guru Meningkat, Tapi DPR Peringatkan Jangan Lupakan Sekolah Rusak

Reyben - Pemerintah telah mengambil keputusan untuk menaikkan tunjangan bagi para guru, baik yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun guru non-ASN. Langkah ini disambut positif oleh kalangan legislatif, khususnya Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani, yang menganggap kebijakan tersebut sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan pendidik. Namun, optimisme ini tidak lepas dari catatan penting yang harus diperhatikan pemerintah ke depannya.

Irfani menekankan bahwa peningkatan tunjangan guru hanyalah salah satu aspek dari reformasi pendidikan yang lebih luas. Dalam pandangannya, tunjangan yang lebih besar tentu akan meningkatkan motivasi mengajar, namun hal ini harus dibarengi dengan perbaikan infrastruktur sekolah yang nyata di lapangan. Tanpa sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, naiknya gaji guru tidak akan memberikan dampak maksimal terhadap kualitas pendidikan anak-anak Indonesia. Wakil Ketua Komisi yang mengurusi bidang pendidikan ini mengingatkan bahwa banyak sekolah di berbagai daerah masih mengalami keterbatasan fasilitas dasar.

Pertanyaan yang kini mengemuka adalah bagaimana komitmen pemerintah dalam mewujudkan sekolah yang layak bagi seluruh siswa Indonesia. Masih terdapat ribuan sekolah yang menjalani aktivitas pembelajaran dengan gedung rusak, meja kursi yang tidak lengkap, laboratorium yang tidak memiliki peralatan, bahkan akses internet yang sangat terbatas. Kondisi ini jelas menjadi hambatan bagi guru untuk memberikan pengajaran terbaik, seberapa besar pun tunjangan yang mereka terima. Komisi X DPR berharap pemerintah tidak hanya fokus pada aspek personalia, tetapi juga aspek material yang sama pentingnya dalam dunia pendidikan.

Kebijakan menaikkan tunjangan guru adalah keputusan yang tepat dan patut diapresiasi, namun perlu diingat bahwa pendidikan adalah ekosistem yang kompleks. Guru, siswa, sarana prasarana, kurikulum, dan dukungan masyarakat harus bekerja bersama secara sinergis untuk menghasilkan output pendidikan yang berkualitas. Ke depannya, pemerintah diharapkan dapat membuat roadmap yang jelas tentang alokasi dana untuk perbaikan infrastruktur pendidikan. Dengan demikian, peningkatan kesejahteraan guru tidak akan menjadi kebijakan yang terasa separuh jalan, melainkan bagian dari strategi holistik untuk memajukan pendidikan nasional.