DPR Setuju Langkah Tegas BNN Tutup Keran Vape, Ini Alasan Mereka

Reyben - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan dukungan penuh terhadap rencana Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk melarang peredaran rokok elektrik atau vape di Indonesia. Dukungan ini datang sebagai respons atas usulan Kepala BNN Komjen Pol Suyudi Ario Seto yang melihat vape sebagai ancaman serius bagi generasi muda. Anggota Komisi III dari Fraksi Nasdem, Rudianto Lallo, mengapresiasi inisiatif tersebut dan menganggapnya sebagai langkah strategis dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di tingkat akar rumput.

Menurut Rudianto Lallo, pelarangan vape bukan sekadar tindakan reaktif melainkan upaya preventif yang matang dan terukur. Dia menjelaskan bahwa vape telah menjadi pintu masuk bagi banyak anak muda untuk mencoba zat-zat terlarang lainnya. "Kami melihat vape sebagai bagian dari ekosistem pelarangan narkoba yang lebih luas," ujar anggota DPR tersebut. Dengan memblokir akses terhadap vape, pemerintah berharap dapat mengurangi angka penyalahgunaan narkoba terutama di kalangan remaja dan mahasiswa yang merupakan kelompok paling rentan.

Data dari berbagai lembaga penelitian menunjukkan bahwa mayoritas pengguna vape adalah anak muda berusia 15 hingga 25 tahun. Produk ini dikemas dengan berbagai rasa menarik yang sengaja dirancang untuk memikat kalangan muda. BNN juga menemukan bahwa beberapa vape ilegal diisi dengan zat-zat berbahaya termasuk derivat ganja sintetis dan obat-obatan terlarang lainnya. Fenomena ini membuat BNN semakin yakin bahwa regulasi ketat terhadap vape menjadi keharusan untuk melindungi generasi penerus bangsa dari jerat kecanduan.

Komisi III DPR sendiri akan mempercepat proses legislasi terkait pelarangan vape dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait. Mereka akan menggandeng Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, dan industri untuk memastikan regulasi yang disusun tidak hanya efektif tetapi juga dapat diimplementasikan dengan baik. Rudianto Lallo menekankan bahwa dialog dengan industri tetap penting untuk menemukan solusi terbaik yang mengutamakan kepentingan publik. "Kami tidak ingin membuat kebijakan yang hanya berada di atas kertas, tapi benar-benar dapat dilaksanakan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat," tambahnya.

Langkah progresif ini menunjukkan semakin seriusnya pemerintah dan DPR dalam menangani permasalahan narkoba dari hulu. Alih-alih hanya fokus pada penindakan dan rehabilitasi, pencegahan sejak dini menjadi prioritas utama strategi penanggulangan narkoba nasional. Dengan dukungan penuh dari Komisi III DPR, peluang untuk merealisasikan pelarangan vape dalam waktu dekat semakin terbuka lebar.