DPR Minta Jeda Kebijakan Vape, Jangan Buru-buru Meski Ada Jejak Narkoba

Reyben - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Abdullah, memberikan peringatan keras kepada pemerintah agar tidak terburu-buru dalam menerapkan larangan total rokok elektrik atau vape. Meskipun telah ditemukan bukti penyalahgunaan vape sebagai sarana distribusi narkoba, Abdullah berpendapat bahwa proses pelarangan harus melalui kajian mendalam dan pertimbangan matang dari berbagai aspek. Pernyataan ini menjadi momentum penting dalam debat berkelanjutan tentang regulasi vape di Indonesia yang terus memicu pro dan kontra di kalangan legislator.

Menurut Abdullah, langkah drastis melarang total produk rokok elektrik tanpa studi komprehensif justru dapat menimbulkan dampak ekonomi yang tidak terduga. Ada ribuan pedagang dan produsen vape yang bergantung pada industri ini sebagai sumber pendapatan utama mereka. Menurutnya, jika pemerintah memaksakan larangan tanpa memberikan solusi alternatif bagi pelaku usaha, bisa berdampak pada pengangguran dan kerugian ekonomi yang signifikan. "Kita harus bijak dalam mengambil keputusan yang berdampak luas terhadap ekonomi masyarakat," tegas anggota dewan tersebut dalam pernyataannya kepada media massa.

Temuan narkoba dalam penggunaan vape memang menjadi salah satu alasan yang sering diangkat untuk mendorong pelarangan. Namun, Abdullah menganggap bahwa vape hanyalah medium atau alat, bukan akar permasalahan utama penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Menurutnya, fokus pemerintah seharusnya lebih diarahkan pada penegakan hukum terhadap sindikat narkoba dan edukasi pencegahan yang lebih kuat, bukan semata-mata melarang produk. Dia menekankan bahwa jika hanya melarang vape tanpa mengatasi akar masalah, maka narkoba akan tetap mudah didistribusikan melalui media atau alat lainnya. Pendekatan holistik menjadi kunci sukses dalam memberantas penyalahgunaan narkoba di tengah masyarakat.

Komisi III DPR RI, lanjut Abdullah, akan melakukan diskusi lebih lanjut dengan stakeholder terkait sebelum membahas draft undang-undang tentang larangan vape. Keterlibatan industri, ahli kesehatan, praktisi hukum, dan masyarakat sipil dianggap sangat penting untuk menghasilkan regulasi yang adil dan efektif. Abdullah juga menyarankan pemerintah untuk melihat pengalaman negara-negara lain yang telah menerapkan berbagai model regulasi vape, mulai dari pembatasan hingga larangan total. Dengan mempelajari lesson learned tersebut, Indonesia dapat menentukan kebijakan yang paling sesuai dengan kondisi lokal dan mencegah terjadinya dampak negatif yang tidak diinginkan di masa mendatang.