Desakan Gigit Jari untuk Indonesia: Keluar dari Board of Peace Saat Geopolitik Dunia Memanas

Reyben - Gelombang suara untuk Indonesia segera mengambil langkah mundur dari Board of Peace (BoP) kembali bergema di berbagai lini. Kali ini desakan datang tidak hanya dari satu atau dua pihak, melainkan dari spektrum luas yang mencakup Majelis Ulama Indonesia (MUI), para akademisi, hingga tokoh diplomat berpengalaman. Mereka melihat keterlibatan Indonesia dalam organisasi yang difokuskan pada perdamaian ini sebagai posisi yang justru merepotkan dan kontradiktif di tengah ketegangan geopolitik yang memanas antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran.

Suasana tegang di Timur Tengah menjadi katalis utama munculnya berbagai desakan ini. Dengan eskalasi konflik yang terus memburuk dan ancaman perang regional yang semakin nyata, sejumlah pihak berpendapat bahwa kehadiran Indonesia dalam Board of Peace memberikan kesan mendukung status quo yang dianggap menguntungkan negara-negara Barat. MUI secara khusus menekankan bahwa posisi Indonesia di organisasi internasional tersebut tidak sejalan dengan komitmen untuk membela kepentingan dunia Muslim dan mengadvokasi keadilan bagi Palestina. Mereka melihat keanggotaan Indonesia sebagai bentuk diam-diam yang melegitimasi kebijakan-kebijakan yang dinilai bias terhadap pihak Muslim.

Para akademisi turut menambah momentum dengan analisis mendalam tentang ketidakefektifan BoP dalam mengatasi krisis-krisis global. Mereka menunjukkan track record organisasi yang dirasa tidak mampu mencegah konflik-konflik besar atau menghasilkan solusi konkret untuk perdamaian dunia. Sementara itu, bekas diplomat Indonesia dengan pengalaman puluhan tahun di panggung internasional mempertanyakan manfaat strategis bagi negara dengan mempertahankan keanggotaan di organisasi yang semakin marginal tersebut. Mereka menyarankan agar Indonesia lebih fokus pada kepentingan nasional dan memposisikan diri sebagai mediator independen di luar struktur organisasi yang dirasa sudah kehilangan relevansi.

Perdebatan ini mencerminkan dilemma yang sering dihadapi negara-negara berkembang seperti Indonesia dalam navigasi geopolitik internasional. Di satu sisi, Indonesia ingin menjaga hubungan baik dengan negara-negara Barat sebagai mitra ekonomi dan keamanan. Di sisi lain, komitmen terhadap ummah Muslim dan nilai-nilai keadilan sosial menuntut posisi yang lebih tegas dalam mengecam ketidakadilan global. Desakan untuk keluar dari BoP bisa dilihat sebagai panggilan agar Indonesia berani mengambil posisi yang lebih autentik dan sejalan dengan nilai-nilai yang dianut mayoritas penduduknya, daripada sekadar menjadi anggota simbolis dalam organisasi internasional yang efektivitasnya sudah dipertanyakan.

Kementerian Luar Negeri hingga kini belum mengeluarkan respons resmi terhadap seruan-seruan ini. Namun, tingginya suara desakan dari beragam segmen masyarakat menunjukkan bahwa isu ini bukan hanya sekadar wacana elite melainkan telah menyentuh kesadaran publik yang lebih luas. Bagaimana pemerintah merespons akan menjadi indikator penting tentang seberapa jauh Jakarta siap menyeimbangkan antara pragmatisme internasional dan prinsip-prinsip yang dihayati oleh rakyatnya sendiri.