Desak Hukuman Maksimal untuk Eks Jampidsus, Pengamat: Jangan Ada Kompromi untuk Pejabat Tinggi

Reyben - Kasus dugaan korupsi dan pencucian uang yang menjerat mantan Jampidsus (Jaksa Muda Pidana Umum) kembali menjadi sorotan publik. Pengamat politik Karyono Wibowo secara tegas mendesak agar sistem peradilan memberikan hukuman maksimal tanpa terkecuali kepada pejabat tinggi yang terlibat dalam praktik ilegal ini. Menurutnya, tidak boleh ada ruang untuk negosiasi atau keringanan hukum ketika menyangkut integritas lembaga penegak hukum yang seharusnya menjadi garda terdepan pemberantasan korupsi.

Karyono Wibowo menekankan bahwa kasus ini bukan sekadar persoalan individual semata, melainkan mencerminkan krisis kepercayaan terhadap institusi pemerintah secara luas. Seorang pejabat yang sebelumnya bertanggung jawab untuk menuntut tindak pidana justru terbukti melakukan pelanggaran hukum yang serius. Paradoks ini, kata Wibowo, menunjukkan betapa rapuhnya sistem kontrol internal dalam tubuh birokrasi. Masyarakat awam tentu bertanya-tanya, jika penjaga hukum sendiri bisa melanggar, siapa yang bisa dipercaya untuk menegakkan keadilan?

Pengamat ini juga mengkritik lemahnya mekanisme pengawasan terhadap pejabat tinggi selama ini. Alih-alih dipantau dengan ketat, justru banyak pejabat yang bisa bergerak bebas melakukan akumulasi kekayaan yang mencurigakan. Karyono Wibowo menekankan perlunya reformasi sistem audit dan pengawasan yang lebih transparan, sehingga setiap transaksi keuangan dan aktivitas pejabat publik dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas. Langkah preventif seperti ini, menurutnya, jauh lebih efektif daripada hanya menunggu kasus demi kasus terungkap setelah kerugian negara sudah terjadi.

Dalam pandangannya, penjatuhan hukuman berat terhadap tersangka bukan hanya tentang balas dendam, melainkan merupakan bentuk pendidikan sosial bagi kalangan pejabat lainnya. Ketika melihat bahwa pelanggaran hukum akan dikenai konsekuensi maksimal tanpa pilih kasih, diharapkan akan terjadi efek jera yang signifikan. Reputasi lembaga penegak hukum harus dipulihkan melalui penanganan kasus ini dengan serius dan profesional. Transparansi dalam proses peradilan juga harus dijaga agar publik dapat menyaksikan bahwa sistem peradilan Indonesia mampu menangani kasus besar dengan integritas penuh, tanpa dipengaruhi oleh hubungan kekuasaan atau tekanan dari atasan.