Dedi Mulyadi Tawarkan 'Sekolah Militer' untuk Pengganggu May Day, Ini Strategi Rehabilitasi Kontroversial Gubernur Jabar

Reyben - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melontarkan ide yang cukup kontroversial untuk menangani para pelaku kerusuhan saat perayaan Hari Buruh (May Day) di Bandung. Alih-alih menempuh jalur hukum biasa, KDM—sapaan akrab Dedi Mulyadi—mengusulkan para provokator yang masih berstatus pelajar diserahkan ke barak militer untuk dibina secara disiplin. Usulan ini langsung menjadi sorotan publik, memicu pro-kontra di kalangan akademisi, aktivis hak asasi manusia, dan juga institusi militer sendiri.

Ide Gubernur Jabar tersebut muncul setelah sejumlah insiden memalukan terjadi selama unjuk rasa May Day 2024 lalu. Belasan pelajar diduga terlibat dalam aksi anarkis yang mengakibatkan kerusakan fasilitas umum dan bentrok dengan aparat keamanan. Daripada memenjarakan mereka dalam sistem peradilan anak yang dianggapnya kurang efektif, Dedi Mulyadi berpikir bahwa pembinaan melalui pendekatan militer dengan disiplin ketat bisa menjadi solusi jitu. "Mereka perlu belajar kedisiplinan dan rasa nasionalisme yang kuat," ungkap Gubernur yang sebelumnya pernah menjadi tokoh industri tersebut dalam beberapa kesempatan.

Namun usulan ini tidak serta-merta mendapat sambutan hangat dari berbagai pihak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan beberapa organisasi advokasi anak langsung mengingatkan bahwa pendekatan militarif bukan solusi yang tepat untuk menangani anak-anak yang melakukan kekeliruan. Mereka khawatir bahwa menempatkan pelajar di barak militer justru akan menambah trauma psikis dan melanggar hak-hak anak yang seharusnya dilindungi. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pendekatan restoratif dan edukatif jauh lebih efektif daripada pendekatan punitif dalam menangani kenakalan remaja. "Pelajar adalah generasi muda yang masih dalam tahap pembentukan karakter. Mereka butuh bimbingan, bukan penjara berbentuk lain," tutur salah satu anggota KPAI.

Di sisi lain, beberapa kalangan malah mendukung upaya tegas Dedi Mulyadi. Mereka beranggapan bahwa masyarakat sudah terlalu toleran dengan aksi kerusuhan dan anarkisme di tengah demonstrasi. Menurut pandangan ini, generasi muda memang perlu ditanamkan kedisiplinan dan nilai-nilai kebangsaan yang lebih kuat sejak dini. Dukungan ini terutama datang dari kelompok-kelompok konservatif dan organisasi yang memiliki afiliasi dengan institusi keamanan. Mereka melihat pendekatan militer sebagai cara yang tepat untuk "meluruskan" pemahaman anak-anak tentang pentingnya ketertiban sosial dan tanggung jawab sipil.

Konteks usulan Dedi Mulyadi ini perlu dipahami dalam kerangka yang lebih luas tentang bagaimana negara menangani kerusuhan sosial. Indonesia memiliki sejarah panjang dalam menggunakan pendekatan keamanan keras terhadap demonstrasi dan protes sosial. Namun, tren global justru bergerak ke arah yang berlawanan, dengan lebih banyak negara mengadopsi pendekatan dialog, restoratif, dan edukatif. Usulan Gubernur Jabar ini seolah-olah bergerak melawan arus perubahan paradigma internasional mengenai hak anak dan penanganan kenakalan remaja.

Pada akhirnya, usulan Dedi Mulyadi mencerminkan dilema yang dihadapi pemerintah lokal dalam menjaga stabilitas sosial sekaligus menghormati hak-hak fundamental anak-anak. Diperlukan pendekatan yang lebih holistik dan inklusif, yang melibatkan sekolah, keluarga, komunitas, dan institusi pemerintah dalam satu kesatuan tujuan. Pembinaan karakter dan kedisiplinan memang penting, tetapi tidak harus melalui cara-cara yang kontraproduktif dengan nilai-nilai demokrasi dan perlindungan anak yang telah disepakati secara internasional.