Waka DPD RI Desak Koordinasi Solid Pemerintah Tangani Darurat Gempa NTT

Reyben - Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai menyuarakan keprihatinan mendalam atas bencana gempa bumi yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) dan menewaskan ratusan jiwa. Dalam pernyataannya, Raweyai tidak hanya menyampaikan belasungkawa kepada seluruh korban dan keluarganya, tetapi juga menekankan urgensi koordinasi yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga elemen masyarakat lainnya. Momentum krisis seperti ini, kata Raweyai, menuntut sinkronisasi sempurna agar setiap upaya penyelamatan dan bantuan dapat berjalan efektif tanpa tumpang tindih atau kekosongan layanan.

Yorrys Raweyai, yang juga menjadi salah satu tokoh senior di lembaga perwakilan daerah, melihat bahwa koordinasi antarinstansi menjadi kunci sukses dalam operasi penyelamatan korban selamat maupun penanganan pascabencana. Dia meminta agar seluruh stakeholder—mulai dari TNI, Polri, BNPB, Kementerian Kesehatan, hingga organisasi kemanusiaan—dapat bekerja dalam satu komando yang jelas dan terukur. Tanpa mekanisme koordinasi yang baik, potensi terjadi redundansi logistik, data korban yang tidak akurat, atau bahkan ada daerah yang terlewatkan dari jangkauan bantuan menjadi risiko nyata yang harus dihindari.

Pemerintah daerah NTT juga dituntut untuk proaktif dalam mengidentifikasi kebutuhan lokal yang spesifik dan melaporkannya secara real-time kepada pusat. Raweyai percaya bahwa daerah memiliki pemahaman paling mendalam tentang kondisi geografis, aksesibilitas jalan, dan kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya. Oleh karenanya, laporan dari pemerintah daerah harus menjadi fondasi perencanaan bantuan dari pusat, bukan sebaliknya. Transparansi data dan komunikasi terbuka menjadi prasyarat yang tidak boleh dikompromikan dalam situasi darurat seperti ini.

Selain itu, Wakil Ketua DPD RI ini juga menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah yang telah memiliki pengalaman dalam mengelola bencana. Mereka dapat menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam menjangkau wilayah-wilayah terpencil yang mungkin sulit diakses oleh aparat resmi. Dengan memberdayakan elemen komunitas lokal, respons kemanusiaan bisa lebih cepat dan lebih responsif terhadap kebutuhan nyata di lapangan. Raweyai menekankan bahwa dalam situasi bencana, tidak ada ruang untuk ego institusional atau persaingan antar lembaga—semua harus berpadu padu untuk tujuan mulia menyelamatkan nyawa dan mengurangi penderitaan.

Pernyataan Raweyai ini juga menjadi pengingat bagi semua pemimpin bahwa kepemimpinan sejati diukur dari bagaimana mereka merespons ketika rakyat menghadapi musibah. DPD RI, sebagai representasi daerah, siap mendukung setiap inisiatif positif dari pemerintah dalam mengatasi dampak gempa ini. Namun, dukungan tersebut harus diimbangi dengan akuntabilitas penuh dan komitmen untuk menjadikan bencana ini sebagai pembelajaran bagi perbaikan sistem tanggap darurat di masa depan.