TPA Jatiwaringin Membara Lagi, Pemerintah Diminta Serius Tinggalkan Sistem Open Dumping

Reyben - Asap tebal kembali membumbung dari Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatiwaringin di Jakarta Timur, mengingatkan publik tentang urgensitas penyelesaian masalah sampah yang berkelanjutan. Insiden kebakaran yang kerap terulang ini bukan sekadar bencana lingkungan biasa, melainkan sinyal keras bahwa sistem pembuangan sampah terbuka (open dumping) yang masih diterapkan sudah saatnya ditinggalkan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu mengambil tindakan tegas dan terukur untuk mengakhiri praktik yang telah merugikan ribuan warga sekitar TPA.

Kebakaran di lokasi penimbunan sampah selalu meningkat drastis saat musim kemarau panjang tiba, apalagi ketika fenomena El Nino memperburuk kondisi cuaca ekstrem. Selama periode kemarau berkepanjangan, sampah organik yang menumpuk menjadi bahan bakar potensial. Kombinasi temperatur tinggi, kelembaban rendah, dan oksigen melimpah menciptakan kondisi sempurna bagi terjadinya kebakaran spontan. Data menunjukkan bahwa setiap tahun TPA Jatiwaringin mengalami setidaknya tiga hingga lima kali kejadian kebakaran signifikan, dengan frekuensi tertinggi terjadi di musim kemarau.

Sistem open dumping yang masih digunakan berarti sampah ditumpuk begitu saja tanpa pengelolaan teknologi modern seperti kompaksi, penutupan dengan tanah, atau sistem pengelolaan gas metana. Akibatnya, limbah terakumulasi dalam kondisi tak terkontrol, memicu dekomposisi alami yang menghasilkan gas mudah terbakar. Ketika musim kemarau tiba dan cuaca ekstrem melanda, risiko kebakaran melonjak eksponensial. Warga di sekitar TPA Jatiwaringin, terutama di kelurahan-kelurahan dekat lokasi, telah bertahun-tahun menghirup udara tercemar akibat asap pabrik sampah ini. Penyakit pernapasan, gangguan kesehatan kulit, dan penurunan kualitas hidup menjadi beban sehari-hari bagi komunitas lokal.

Kebakaran terbaru di TPA Jatiwaringin harus menjadi momentum perubahan bagi pemerintah untuk segera menerapkan sistem pengelolaan sampah modern. Beralih ke sanitary landfill atau fasilitas thermal treatment dengan teknologi terkini bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Sistem modern ini mampu meminimalkan risiko kebakaran, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan meningkatkan efisiensi pengolahan limbah hingga 80 persen. Selain itu, investasi infrastruktur pengolahan sampah modern akan menciptakan lapangan kerja baru dan mendukung target pemerintah dalam mengurangi sampah ke tempat pembuangan akhir sebesar 30 persen pada 2025.

Koordinasi antar lembaga juga sangat krusial dalam penyelesaian masalah ini. Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup, BNPB, hingga pihak swasta sektor energi terbarukan perlu duduk bersama merumuskan rencana aksi konkret. Dalam jangka pendek, peningkatan sistem pengawasan, penambahan alat pemadam kebakaran, dan pembentukan tim respons cepat dapat mengurangi dampak bencana. Sementara dalam jangka panjang, transisi ke sistem pengelolaan sampah berkelanjutan harus dimulai segera dengan target penyelesaian maksimal tiga tahun ke depan.

Realitas pahit dari kebakaran berulang di TPA Jatiwaringin membuktikan bahwa mengandalkan sistem open dumping adalah keputusan yang tidak lagi dapat dipertahankan. Setiap asap yang membumbung adalah peringatan bagi para pengambil kebijakan bahwa warga Jakarta, khususnya mereka yang tinggal di sekitar TPA, memiliki hak untuk hidup dalam lingkungan yang sehat dan aman. Saatnya pemerintah menunjukkan komitmen nyata dengan mengalokasikan anggaran memadai dan mengakselerasi program modernisasi pengelolaan sampah. Hanya dengan aksi nyata dan berkelanjutan, cerita kelam kebakaran TPA Jatiwaringin dapat ditutup untuk selamanya.