Tol Trans Sumatera Merugi, DPR Desak Pemerintah Lepas Tangan dari Swasta

Reyben - Komisi B DPR RI kembali mengangkat permasalahan serius terkait Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang hingga kini belum mencapai titik impas ekonomis. Anggota komisi mendorong pemerintah untuk mengevaluasi ulang model pengelolaan proyek infrastruktur strategis ini, termasuk mempertimbangkan opsi pengambilalihan penuh oleh negara jika swasta terus terbukti tidak mampu mengelolanya secara optimal.

Persoalan ekonomis JTTS bukan sekadar angka di atas kertas. Sepanjang beroperasi, jalan tol sepanjang lebih dari 2.600 kilometer ini terus menunjukkan kinerja di bawah target, baik dari segi volume kendaraan yang melintas maupun pendapatan operasional. Pemerintah telah menginvestasikan dana ratusan triliun rupiah, namun return on investment (ROI) yang didapat jauh dari ekspektasi awal. Kondisi ini mendorong pertanyaan fundamental: apakah model kerja sama pemerintah-swasta (KPPU) masih relevan untuk proyek jenis ini, ataukah saatnya negara mengambil kendali penuh?

DPR melihat ada ruang untuk mengoptimalkan JTTS melalui pengembangan ekosistem ekonomi di sekitar koridor tol tersebut. Ide brilian ini melibatkan pembangunan pusat-pusat ekonomi baru, industrial park, dan kawasan perdagangan di strategic points sepanjang JTTS. Dengan meningkatkan aktivitas ekonomi di wilayah sekitar, diharapkan volume kendaraan yang melintas tol akan meningkat signifikan, sekaligus menciptakan nilai tambah bagi masyarakat lokal. Strategi ini sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan infrastruktur dengan pertumbuhan ekonomi regional.

Skema pembiayaan baru yang ditawarkan DPR mencakup beberapa alternatif menarik. Pertama, restrukturisasi kontrak dengan operator swasta yang ada, termasuk penyesuaian target dan insentif. Kedua, pencarian investor baru yang lebih kapabel dan berpengalaman mengelola proyek toll road skala besar. Ketiga, dan paling radikal, adalah negara mengambil alih 100 persen pengelolaan JTTS melalui BUMN. Opsi terakhir ini mempertimbangkan bahwa JTTS adalah aset strategis nasional yang seharusnya memberikan benefit jangka panjang bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan, bukan hanya menghasilkan profit bagi pemegang saham swasta.

Langkah DPR ini mencerminkan tekad legislatif untuk tidak terus membiarkan proyek besar bernilai ratusan triliun rupiah terperosok dalam inefisiensi operasional. Pemerintah diharapkan segera melakukan kajian mendalam dan mengambil keputusan tegas dalam waktu dekat. Apakah JTTS akan terus dijalankan dengan model lama yang terbukti tidak efektif, atau berani mengambil keputusan struktural untuk mengubah arah pengelolaan proyek strategis ini.