Sistem Pemasyarakatan Indonesia Perlu Reformasi Total, Rieke Diah Pitaloka Ungkap Celah Serius di Lapas Cibinong

Reyben - Anggota Komisi III DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, menggebrak dengan membongkar sejumlah kejanggalan signifikan yang terdeteksi di Lapas Cibinong. Temuan kritis ini bukan sekadar masalah administratif biasa, melainkan indikasi sistemik yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah. Dalam pernyataannya pada Minggu, 27 September 2026, politisi dari PDI Perjuangan ini menekankan bahwa kasus Lapas Cibinong harus menjadi titik tolak evaluasi menyeluruh terhadap sistem pemasyarakatan nasional. Sorotan Rieke mencakup berbagai aspek operasional yang diduga tidak berjalan sesuai standar yang ditetapkan.

Kejanggalan yang terungkap di Lapas Cibinong melibatkan beberapa nama terkemuka yang sebelumnya menjadi pemberitaan luas. Nama-nama seperti Indra Kenz dan Harvey Moeis turut menjadi fokus investigasi dalam konteks penerapan regulasi di fasilitas pemasyarakatan tersebut. Rieke dalam analisisnya menyoroti bagaimana kasus-kasus individual ini mencerminkan problem yang lebih besar dalam mekanisme pengawasan dan pengelolaan lapas. Inkonsistensi dalam penerapan peraturan menjadi salah satu isu utama yang diangkat oleh anggota komisi DPR tersebut, mengisyaratkan adanya celah yang memungkinkan penyimpangan terjadi.

Menurut pengamatan Rieke, kelemahan sistem pemasyarakatan Indonesia tidak hanya terbatas pada aspek keamanan atau fasilitas fisik semata. Permasalahan lebih dalam terletak pada tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap proses administrasi pemasyarakatan. Dia mendorong agar pemerintah, khususnya Kementerian Hukum dan HAM, segera melakukan audit komprehensif terhadap seluruh lapas di Indonesia. Reformasi struktural menjadi keharusan untuk memastikan bahwa institusi pemasyarakatan berfungsi sesuai dengan misinya: membina narapidana dengan optimal dan adil. Rieke juga menekankan pentingnya peran legislatif dalam menciptakan kerangka regulasi yang lebih ketat dan pengawasan yang lebih intensif.

Langkah Rieke Diah Pitaloka ini menunjukkan komitmen serius dari kalangan legislator terhadap perbaikan sistem keadilan pidana. Kasus Lapas Cibinong dijadikan momentum untuk mendorong perubahan kebijakan yang lebih luas dan berkelanjutan. Dengan melibatkan berbagai stakeholder termasuk LSM pengawas hak asasi manusia, Rieke berharap reformasi pemasyarakatan dapat menjadi agenda prioritas pemerintah. Transparansi dalam pengelolaan lapas, pemerataan fasilitas, dan penegakan disiplin institusional menjadi kunci untuk membangun kepercayaan publik terhadap sistem peradilan nasional yang lebih baik.

Komitmen untuk mengubah sistem pemasyarakatan ini tidak bisa ditunda lagi mengingat dampak sosial dan yuridisnya yang luas. Rieke meyakini bahwa setiap narapidana berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan fasilitas yang manusiawi. Melalui evaluasi menyeluruh terhadap kasus Lapas Cibinong, diharapkan dapat terungkap akar masalah dan solusi konkret untuk jangka panjang. Pemerintah diminta segera merespons temuan ini dengan aksi nyata, bukan sekadar janji kosong.