Satu Hari Telat Perpanjang SIM Harus Mulai dari Nol, Ini Alasan Publik Marah ke Mahkamah Konstitusi

Reyben - Kemarahan publik terhadap regulasi perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang dirasa sangat memberatkan kini meluas hingga ke meja Mahkamah Konstitusi. Permasalahannya sederhana namun menyentuh: hanya tertinggal satu hari dalam perpanjangan, masyarakat harus mengurus dokumen dari awal seolah-olah mereka tidak pernah memiliki SIM sebelumnya. Bagi pekerja harian dan masyarakat berpenghasilan rendah, kebijakan ini terasa seperti sebuah pukulan tambahan pada kondisi finansial yang sudah terbatas. Gugatan ke MK ini menjadi simbol perlawanan terhadap apa yang dianggap sebagai diskriminasi terhadap kalangan kurang mampu.

Kasus-kasus yang masuk mencerminkan realitas pahit di lapangan. Seorang supir taksi yang lembur untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sempat terlewatkan jadwal perpanjangan karena kesibukan. Saat datang ke kantor polres keesokan harinya dengan uang terkumpul untuk melunasi biaya perpanjangan, dia justru diminta untuk membuat SIM baru dengan tarif yang jauh lebih mahal. Pekerja harian yang bergantung pada penghasilan sehari-hari tentu tidak memiliki fleksibilitas untuk merencanakan biaya besar-besaran dalam waktu singkat. Mereka butuh waktu untuk menabung, mengatur keuangan, dan mempersiapkan segala dokumen pendukung tanpa harus menanggung beban finansial yang berlipat ganda.

Para pemohon gugatan ke MK mengajukan usulan yang sesungguhnya sangat rasional dan manusiawi: memberikan kelonggaran waktu untuk perpanjangan SIM, khususnya bagi mereka yang telah lewat batas waktu namun tidak terlalu lama. Usulan ini bukan untuk memberi keistimewaan, melainkan untuk memberikan kesempatan kepada warga negara mengurus administrasi dengan baik tanpa harus menjalani proses yang sama sekali baru. Dengan kelonggaran tersebut, masyarakat berpenghasilan rendah dan pekerja harian dapat mempersiapkan biaya secara bertahap dan mencari waktu luang tanpa meninggalkan pekerjaan mereka. Ini adalah bentuk keadilan sosial yang seharusnya menjadi pertimbangan dalam setiap pembuatan regulasi.

Mahkamah Konstitusi kini memegang tanggung jawab besar untuk meninjau kembali regulasi perpanjangan SIM yang dinilai memberatkan sektor masyarakat paling vulnerable. Keputusan yang diambil bukan hanya soal administratif belaka, tetapi juga menyangkut aksesibilitas layanan publik dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Harapannya, ada pertimbangan humanis dalam setiap kebijakan yang menyangkut rakyat banyak, terutama mereka yang hidup pas-pasan setiap harinya.