Saatnya Masyarakat Berhenti Mencurigai Polri, Ini Penjelasan Pengamat Soal Rekrutmen PNS

Reyben - Pengamat keamanan Boni Hargens menekankan perlunya perubahan perspektif publik terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Hargens mengatakan masyarakat harus mulai menghilangkan prasangka negatif yang selama ini melekat pada institusi kepolisian, terutama berkaitan dengan kebijakan baru yang memungkinkan anggota Polri menduduki posisi-posisi sipil di berbagai instansi pemerintah. Menurut Hargens, langkah ini merupakan bagian dari modernisasi dan profesionalisasi birokrasi pemerintah yang seharusnya disambut positif oleh semua kalangan.

Kebijakan yang memperbolehkan Polri mengisi jabatan-jabatan sipil di instansi pemerintah sesungguhnya bukan hal baru dalam sistem pemerintahan modern. Hargens menjelaskan bahwa banyak negara-negara maju yang telah menerapkan praktik serupa dengan hasil yang memuaskan. Polri, sebagai institusi yang memiliki struktur organisasi ketat, disiplin tinggi, dan standar kompetensi yang jelas, dianggap memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi positif dalam penyelenggaraan pemerintahan sipil. Kehadiran mereka di berbagai sektor pemerintahan justru dapat membawa perspektif keamanan dan ketertiban yang lebih baik dalam pengambilan kebijakan publik.

Prasangka buruk yang kerap menghampiri Polri seringkali bersumber dari insiden-insiden terisolir yang disorot media massa, tanpa mempertimbangkan konteks lebih luas dan upaya-upaya reformasi yang terus dilakukan institusi kepolisian. Hargens menekankan bahwa generasi Polri saat ini sudah jauh berbeda dengan masa lalu, dengan standar pendidikan yang lebih tinggi, pelatihan modern, dan komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Menutup pintu karir bagi mereka hanya karena prasangka historis jelas tidak adil dan mengabaikan potensi sumber daya manusia yang sesungguhnya berkualitas. Stigma negatif ini perlu diubah melalui dialog konstruktif dan pembuktian nyata di lapangan.

Hargens mengajak masyarakat, media, dan para pemimpin untuk memberikan kesempatan yang sama kepada anggota Polri yang berkualitas untuk berkontribusi dalam birokrasi sipil. Pendekatan inklusif ini tidak hanya menguntungkan institusi kepolisian dalam menunjukkan komitmennya terhadap reformasi, tetapi juga memberikan manfaat bagi pemerintah secara keseluruhan dengan memanfaatkan talenta terbaik dari berbagai latar belakang institusional. Masyarakat diminta bersikap objektif dan menilai setiap individu berdasarkan kompetensi dan integritas mereka, bukan berdasarkan seragam yang pernah mereka kenakan. Hanya dengan cara ini, lingkaran saling curiga antara Polri dan publik dapat diputus, dan institusi kepolisian dapat terus melakukan transformasi menuju masa depan yang lebih baik.

Di sisi lain, Hargens juga menekankan bahwa Polri sendiri harus terus membuktikan bahwa kebijakan ini dijalankan dengan transparansi dan berdasarkan merit system yang ketat. Setiap penempatan harus melalui seleksi yang fair dan kompetitif, tanpa ada kedudukan khusus. Dengan cara ini, kepercayaan publik akan secara bertahap terbangun kembali, dan hubungan antara Polri dengan masyarakat sipil akan menjadi lebih sehat dan produktif untuk masa depan bangsa yang lebih baik.