Puluhan Area Hutan Sumsel Hangus, Koordinasi Pemadaman Dinilai Masih Berantakan

Reyben - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat penemuan mengkhawatirkan di Sumatera Selatan dengan teridentifikasinya 44 area konversi hutan dan perkebunan yang mengalami kebakaran. Data tersebut mencakup berbagai jenis lahan, mulai dari kawasan hutan alam, hutan tanaman industri, hingga perkebunan sawit yang tersebar di beberapa kabupaten. Luasnya area yang terdampak menunjukkan tingkat keparahan bencana kebakaran lahan yang terus menjadi ancaman serius bagi lingkungan dan masyarakat Sumsel.

Ketua Pelaksana BNPB, Kristomei, mengungkapkan kekhawatiran mendalam terkait efektivitas upaya pemadaman yang telah dilakukan. Menurutnya, seberapa keras kerja tim pemadaman kebakaran di lapangan, hasilnya akan tetap kurang maksimal jika tidak diimbangi dengan koordinasi yang solid antar lembaga. Kristomei menekankan bahwa tanpa sinkronisasi operasional yang baik antara berbagai instansi penanggulangang bencana, polisi kehutanan, dan aparat lokal, upaya penanggulangan hanya akan menjadi sia-sia. Pernyataan ini menjadi sorotan penting tentang permasalahan struktural dalam pengelolaan bencana kebakaran di Indonesia.

Problematika koordinasi ini bukan hal baru dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan. Sebelumnya, berbagai operasi pemadaman sering terhambat oleh tumpang tindih kewenangan, keterlambatan informasi, dan mobilisasi sumber daya yang tidak terencana dengan baik. Keterlibatan berbagai stakeholder mulai dari BNPB pusat, badan penanggulangan bencana daerah, hingga militer membutuhkan mekanisme komando yang jelas dan responsif. Tanpa itu, setiap lembaga bisa bekerja menurut protokol masing-masing tanpa integrasi yang menghasilkan dampak maksimal dalam memadamkan api yang terus meluas.

Pemerintah Daerah Sumsel didesak untuk segera melakukan evaluasi mendalam terhadap sistem koordinasi yang ada. Kristomei menyarankan agar dibentuk task force khusus dengan kewenangan yang jelas dan mekanisme decision-making yang cepat. Pembelajaran dari kebakaran sebelumnya di tahun 2015 dan 2019 seharusnya menjadi bahan untuk membangun sistem penanggulangan yang lebih responsif. Penting juga untuk meningkatkan investasi pada teknologi deteksi dini, sarana pemadaman, dan pelatihan personel. Upaya preventif melalui penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan juga harus ditingkatkan untuk mengurangi insiden sejenis di masa depan.

Dengan ditemukannya 44 area kebakaran di Sumsel, tantangan penyelamatan lingkungan dan ekonomi masyarakat semakin besar. Koordinasi yang efektif bukan sekadar harapan, melainkan keharusan untuk meminimalkan kerusakan ekosistem dan kerugian ekonomi. Semua pihak harus memahami bahwa dalam menangani bencana kebakaran skala besar, kecepatan respons dan koordinasi tim yang solid adalah kunci kesuksesan operasi pemadaman.