Pramono Jelaskan JPO DPR Tanpa Tangga: Bukan Masalah Pemprov, Tapi Pusat

Reyben - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo akhirnya memberikan penjelasan terang-terangan mengenai polemik Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di depan Gedung DPR RI, Senayan, yang dinilai tidak ramah bagi pejalan kaki. Infrastruktur yang menjadi buah bibir publik itu diklaim bukan tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melainkan merupakan wewenang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Pernyataan Pramono ini menjadi clarification penting di tengah kritikan masyarakat yang mempertanyakan kelengkapan fasilitas di JPO tersebut.

Problematika yang disorot publik adalah tidak adanya akses tangga yang memadai di JPO depan DPR RI. Kondisi ini menyulitkan pengguna, terutama masyarakat dengan mobilitas terbatas, lansia, dan ibu hamil yang ingin menyeberang dengan aman. JPO seharusnya menjadi solusi keselamatan pejalan kaki di area dengan lalu lintas tinggi, namun faktanya malah menciptakan kendala aksesibilitas. Beberapa pengguna jalan bahkan lebih memilih menyeberang di jalan raya daripada menggunakan JPO yang tidak user-friendly tersebut.

Menurut Gubernur Pramono, Kementerian PUPR adalah pihak yang membangun JPO itu, sehingga mereka pula yang bertanggung jawab atas desain dan kelengkapan fasilitasnya. Penjelasan ini menjadi penting untuk menghindari kesalahpahaman publik mengenai siapa sebenarnya yang harus mengatasi masalah ini. Pramono menekankan bahwa Pemprov DKI Jakarta telah melakukan tugasnya sesuai dengan pembagian kewenangan yang ada dalam struktur pemerintahan Indonesia. Meski demikian, sebagai pemimpin wilayah, Pramono tidak menutup diri untuk berkoordinasi dengan pihak pusat demi perbaikan infrastruktur publik.

Kasus ini mencerminkan pentingnya sinergi antar lembaga pemerintah dalam menangani persoalan infrastruktur publik. Kementerian PUPR perlu segera mengambil tindakan perbaikan agar JPO di depan DPR RI menjadi benar-benar aksesibel dan berfungsi optimal. Masyarakat Jakarta mengharapkan tidak hanya ada komitmen dari pemerintah, tetapi juga eksekusi nyata yang dapat dirasakan langsung. Koordinasi antara Pemprov DKI Jakarta dan Kementerian PUPR diharapkan dapat menghasilkan solusi cepat untuk meningkatkan kualitas infrastruktur penyeberangan orang di titik-titik strategis Ibu Kota.