Pigai Jelaskan Alasan Prabowo Protes Maraknya 'Pakar Gadungan' di Indonesia

Reyben - Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengambil kesempatan untuk menjelaskan konteks di balik kritik tajam yang dilontarkan Presiden Prabowo Subianto terhadap fenomena menjamurnya para ahli yang mengaku-ngakuan di berbagai platform media sosial dan forum publik. Pernyataan Prabowo yang menuai sorotan publik kini mendapat penjelasan lebih mendalam dari salah satu tokoh senior dalam pemerintahannya, memberikan wawasan tentang kekhawatiran pimpinan negara terhadap kualitas narasi publik di Indonesia.

Menurut Pigai, Presiden Prabowo menaruh perhatian serius pada isu kredibilitas para pemberi opini di ruang publik yang semakin ramai tanpa filter verifikasi. Menteri yang memiliki pengalaman panjang dalam advokasi hak asasi manusia ini mengatakan bahwa Prabowo khawatir adanya penyalahgunaan status "pakar" oleh individu-individu yang tidak memiliki kompetensi memadai. Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan, mengingat dampak signifikan yang bisa ditimbulkan oleh informasi keliru dari mereka yang mengaku berwenang memberikan saran dan pandangan di mata masyarakat awam yang mudah percaya.

Pigai menekankan bahwa kritik Prabowo sebenarnya merupakan seruan untuk meningkatkan standar integritas dalam diskursus publik Indonesia. Beliau menjelaskan bahwa Presiden ingin melihat adanya mekanisme yang lebih ketat untuk memverifikasi kualifikasi seseorang sebelum mereka mengklaim sebagai ahli di bidang tertentu. Hal ini menjadi relevan terutama di era digital saat ini, di mana siapa pun dapat dengan mudah memproklamasikan diri sebagai expert hanya dengan membuat akun media sosial dan mulai menulis artikel panjang yang berbau akademis namun sebenarnya tidak berdasarkan penelitian yang solid.

Lebih lanjut, Pigai mengungkapkan bahwa langkah konkret perlu diambil untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang cara mengidentifikasi pakar yang kredibel versus mereka yang hanya sekadar mengambil alih role tersebut tanpa dasar ilmiah. Menteri HAM ini percaya bahwa upaya kolaboratif antara media massa, institusi pendidikan, dan pemerintah sangat diperlukan untuk memfilter informasi yang tersebar di publik. Dengan demikian, masyarakat Indonesia dapat lebih bijak dalam memilih sumber informasi dan tidak mudah termakan oleh opini-opini yang disampaikan oleh individu yang tidak berkualifikasi.

Pigai juga menyinggung pentingnya etika dalam profesi akademis dan penelitian, di mana setiap pakar yang memang berkualitas harus dapat menunjukkan track record, publikasi ilmiah, dan pengakuan dari komunitas akademis yang relevan. Beliau berharap bahwa seruan Prabowo ini dapat memicu refleksi mendalam di kalangan media massa dan platform digital tentang tanggung jawab mereka dalam platform yang mereka sediakan. Dengan ekosistem informasi yang lebih sehat, Indonesia dapat meraih masa depan di mana keputusan publik didasarkan pada fakta dan analisis yang benar-benar kredibel, bukan pada suara-suara yang berteriak paling keras tanpa landasan keilmuan yang jelas.