Persiapan Muktamar PBNU 2026 Kembali Digoyang, Puluhan Cabang NU Mengeluh Belum Dapat Undangan

Reyben - Persiapan menjelang Muktamar ke-35 Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengalami hambatan administratif yang cukup serius. Sejumlah Pengurus Wilayah NU (PWNU) dan Pengurus Cabang NU (PCNU) dari berbagai daerah melaporkan belum menerima surat undangan resmi untuk acara besar ini. Muktamar yang akan diselenggarakan pada 27-31 Agustus 2026 mendatang di kompleks PP Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur ini sudah seharusnya memiliki persiapan matang mengingat pentingnya acara tersebut bagi organisasi Islam terbesar di Indonesia.

Ketidakpuasan dari tingkat daerah ini menjadi sorotan lantaran Muktamar PBNU merupakan ajang musyawarah tertinggi NU yang mempertemukan ribuan pengurus dari seluruh nusantara. Setiap PWNU dan PCNU memiliki hak untuk menerima undangan secara resmi sebagai bagian dari prosedur keorganisasian yang transparan dan inklusif. Lebih dari sekadar formalitas administratif, keterlambatan distribusi undangan ini juga berpotensi menyulitkan persiapan delegasi daerah dalam merencanakan keberangkatan mereka. Ketua Tanfidziyah PBNU, Kiai Dimyati, merespons keluhan ini dengan serius dan menjanjikan percepatan penyelesaian masalah administratif yang terjadi.

Kiai Dimyati dalam tanggapannya mengakui bahwa terdapat kendala dalam sistem distribusi undangan ke seluruh struktur organisasi NU. Beliau menekankan bahwa pihak panitia penyelenggara sudah berupaya keras untuk mengatasi hambatan tersebut dan akan memastikan setiap PWNU dan PCNU mendapatkan undangan dengan segera. Respons cepat dari pimpinan pusat ini menunjukkan komitmen NU untuk menjaga kredibilitas penyelenggaraan Muktamar sebagai pesta demokrasi internal organisasi yang selama ini dijunjung tinggi. Kiai Dimyati juga menegaskan bahwa keterlambatan ini bukan karena masalah fundamental, melainkan sekadar kendala teknis administratif yang dapat diselesaikan dalam waktu singkat.

Perhitungan waktu penyelenggaraan Muktamar yang masih tersisa beberapa bulan sebenarnya masih memberikan ruang gerak bagi panitia untuk memperbaiki sistem distribusi undangan mereka. Namun, keluhan dari berbagai PWNU dan PCNU ini menjadi penting sebagai bentuk quality control internal NU agar penyelenggaraan Muktamar ke-35 nanti dapat berlangsung dengan lebih terorganisir. Dengan mengatasi hambatan administratif ini lebih awal, panitia penyelenggara dapat fokus pada aspek substansi Muktamar yang jauh lebih krusial, mulai dari penyiapan agenda besar hingga akomodasi ribuan peserta yang akan hadir dari seluruh penjuru negeri.

Langkah responsif dari pimpinan PBNU ini menjadi harapan para pengurus cabang dan wilayah yang merasa diabaikan dalam proses administratif ini. Transparansi dalam komunikasi antara pusat dan struktur daerah menjadi kunci penting untuk memastikan partisipasi maksimal dalam Muktamar mendatang. Diprediksi dengan penanganan yang tepat, masalah pendistribusian undangan ini dapat terselesaikan dan tidak akan mengganggu jalannya Muktamar ke-35 PBNU yang merupakan momentum penting bagi kemajuan organisasi Nahdlatul Ulama di masa depan.