Mimpi Pengguna Internet Berantai Pupus, MK Tolak Gugatan Soal Kuota Hangus

Reyben - Harapan jutaan pengguna internet di Indonesia untuk mendapatkan perlindungan hukum terkait kuota data yang hangus akhirnya sirna. Mahkamah Konstitusi (MK) secara final menolak permohonan uji materiil terhadap regulasi yang memungkinkan operator seluler membiarkan sisa paket internet pelanggan hilang begitu saja. Keputusan tersebut membuat advokat dan kelompok perlindungan konsumen harus kembali ke titik nol dalam perjuangan mereka menghadapi praktik yang dinilai merugikan ratusan triliun rupiah dari kantong masyarakat.

Permohonan yang diajukan menantang berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi tidak mendapatkan dukungan dari panel hakim konstitusi. Kedua regulasi tersebut menjadi payung hukum bagi operator telekomunikasi untuk menerapkan sistem kuota dengan masa berlaku terbatas, sehingga data internet yang tidak terpakai akan otomatis hilang setelah periode tertentu berakhir. Pengguna Indonesia, yang rata-rata membayar paket data bulanan dengan harga relatif mahal dibandingkan negara tetangga, akhirnya terpaksa menerima sistem yang dianggap tidak fair ini.

Ketidakadilan sistem kuota hangus ini telah menjadi pembicaraan panas di kalangan konsumen dan aktivis perlindungan hak digital selama bertahun-tahun. Setiap bulan, miliaran rupiah mengalir begitu saja dari kantong pelanggan karena data yang mereka beli tidak sempat digunakan. Ironisnya, saat mengisi ulang paket internet baru, sisa kuota lama tidak bisa dijumlahkan atau ditransfer ke periode berikutnya. Praktik ini secara terselubung membuat operator mendapatkan keuntungan berlipat ganda tanpa memberikan nilai tambah kepada konsumen yang telah membayar dengan itikad baik.

Dengan penolakan MK ini, pintu harapan melalui jalur litigasi konstitusional praktis tertutup rapat. Artinya, pemerintah dan DPR harus menjadi lawan bicara utama bagi kaum konsumen yang merasa dirugikan. Meski demikian, langkah hukum lain masih terbuka lebar, mulai dari pengaduan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika, Otoritas Jasa Keuangan, hingga Komisi Perlindungan Konsumen Indonesia. Pertanyaannya, apakah institusi-institusi ini akan berani mengambil tindakan tegas menghadapi maraknya praktik kuota hangus yang dianggap merugikan konsumen ini.

Para ahli hukum telekomunikasi menyebutkan bahwa keputusan MK ini sebenarnya membuka ruang untuk perubahan kebijakan melalui jalur regulasi biasa. Pemerintah bisa saja mengeluarkan peraturan menteri atau keputusan direktorat jenderal yang lebih ramah konsumen tanpa perlu perubahan undang-undang. Namun, dengan lobi-lobi pesat dari industri telekomunikasi yang mendapat rezeki besar dari sistem ini, peluang perubahan regulasi tampak masih jauh panggang dari api. Konsumen Indonesia kembali harus berdamai dengan sistem yang terasa merugikan, sambil menunggu aksi nyata dari pemerintah yang mungkin tidak akan datang dalam waktu dekat.