Menkop Buka Peluang: Bukan Hanya KDMP yang Bisa Mengelola Tambang, Koperasi Manapun Boleh

Reyben - Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Ferry Juliantono membuka wawasan baru tentang pengelolaan sumber daya alam di tingkat lokal. Dalam pernyataannya yang cukup mengejutkan, Menkop menegaskan bahwa tidak semua jenis koperasi harus mengikuti format Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) untuk mengelola tambang. Pernyataan ini menjadi angin segar bagi banyak komunitas koperasi yang selama ini merasa terikat dengan regulasi ketat mengenai pengelolaan sumber daya mineral di wilayah mereka.

Menurut Menkop Ferry Juliantono, kebijakan ini dimaksudkan untuk memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada berbagai bentuk koperasi dalam mengelola potensi ekonomi lokal. Dia mencontohkan bahwa koperasi yang selama ini mengelola perkebunan sawit tidak perlu dipaksa untuk berubah menjadi KDMP hanya karena mereka ingin terlibat dalam pengelolaan tambang. Pendekatan ini mencerminkan pemahaman pemerintah bahwa setiap koperasi memiliki kapabilitas, struktur organisasi, dan pengalaman yang berbeda-beda dalam mengelola berbagai sektor ekonomi.

Langkah ini sekaligus membuka peluang bagi koperasi-koperasi yang sudah memiliki track record baik di satu sektor untuk berkembang ke sektor lain. Koperasi yang telah terbukti mengelola usaha sawit dengan profesional dan transparan, misalnya, tidak perlu melewati proses reorganisasi besar-besaran untuk memasuki industri pertambangan. Hal ini akan menghemat waktu, biaya, dan energi yang sebelumnya terbuang dalam proses administratif yang rumit. Menkop percaya bahwa pendekatan berbasis kepercayaan dan rekam jejak ini akan lebih efektif dibandingkan pendekatan satu ukuran untuk semua.

Namun, pernyataan Menkop ini juga menimbulkan pertanyaan penting mengenai standar dan mekanisme pengawasan yang akan diterapkan. Jika tidak semua koperasi harus menjadi KDMP untuk mengelola tambang, lantas apa kriteria yang akan digunakan untuk menentukan koperasi mana saja yang layak? Apakah akan ada audit khusus? Bagaimana mekanisme transparansi finansial akan dijamin? Pertanyaan-pertanyaan ini perlu dijawab dengan jelas agar kebijakan ini tidak malah membuka celah untuk praktik-praktik yang merugikan masyarakat lokal dan lingkungan.

Kementerian Koperasi perlu segera merilis panduan teknis yang menjelaskan persyaratan minimum bagi koperasi yang ingin mengelola sektor pertambangan. Standar tata kelola, kompetensi sumber daya manusia, dan mekanisme akuntabilitas harus ditetapkan dengan tegas. Selain itu, keterlibatan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan tetap harus menjadi prioritas utama, terlepas dari bentuk koperasi mana pun yang mengelolanya. Dengan regulasi yang jelas dan pengawasan yang ketat, kebijakan fleksibel Menkop ini bisa menjadi langkah maju dalam pemberdayaan ekonomi lokal yang berkelanjutan.