Marinus Gea: Penyelamatan Aset Negara Hotel Sultan Harus Berbuah Maslahah untuk Masyarakat

Reyben - Politisi senior Marinus Gea dari fraksi PDIP di Dewan Perwakilan Rakyat memberikan pernyataan tegas terkait penyelamatan aset negara di kawasan bekas Hotel Sultan. Menurutnya, kemenangan pemerintah dalam aspek hukum untuk merebut kembali aset berharga tersebut hanyalah permulaan dari sebuah perjalanan panjang yang jauh lebih bermakna. Gea menekankan bahwa proses penertiban aset negara tidak boleh berhenti pada pencapaian formal semata, melainkan harus diterjemahkan menjadi dampak konkret yang dapat dirasakan langsung oleh rakyat Indonesia.

Dalam pandangan Gea, pengembalian aset negara merupakan momentum strategis yang tidak boleh disia-siakan begitu saja. Ketika pemerintah berhasil memenangkan perkara hukum dan merebut kembali properti berharga, maka tanggung jawab yang lebih besar baru dimulai. Pemerintah harus mampu mengoptimalkan pemanfaatan aset tersebut sehingga memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat luas. Gea mengingatkan bahwa setiap aset negara yang berhasil dipenertiban adalah amanah publik yang harus dikelola dengan bijak dan transparan demi kepentingan bersama.

Anggota dewan ini melihat bahwa kawasan eks Hotel Sultan memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi proyek yang bermanfaat. Bisa berupa pusat pendidikan, fasilitas kesehatan, ruang publik, atau berbagai inisiatif lainnya yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat. Yang terpenting adalah bahwa setiap keputusan pemanfaatan harus melalui proses yang melibatkan aspirasi publik dan transparansi penuh. Gea menekankan bahwa pemerintah tidak boleh membiarkan aset yang telah diperjuangkan kembali menjadi tumpul karena pengelolaan yang buruk atau kepentingan-kepentingan tertentu yang sempit.

Marinus Gea juga mengajak seluruh stakeholder untuk bersinergi dalam memastikan aset negara yang telah diselamatkan benar-benar menghasilkan manfaat maksimal. Pengawasan publik, peran legislatif, dan koordinasi antar kementerian menjadi kunci kesuksesan. Menurutnya, inilah saatnya pemerintah membuktikan bahwa keberhasilan dalam penertiban aset bukan sekadar pencapaian administratif, tetapi merupakan investasi nyata untuk kesejahteraan rakyat yang akan terus memberikan manfaat jangka panjang. Dengan pendekatan ini, penyelamatan aset negara akan menjadi bagian dari komitmen pemerintah terhadap pembangunan inklusif yang bermakna.