Layanan BLT Kartu Huma Betang di Bank Kalteng Berantakan, Mahasiswa Desak Perbaikan Drastis

Reyben - Kemarahan mahasiswa kembali meledak di Palangka Raya setelah mengalami pengalaman buruk dalam pencairan bantuan langsung tunai melalui Kartu Huma Betang di Bank Kalteng Kantor Cabang Utama. Aktivis dari berbagai perguruan tinggi menyuarakan protes keras atas sistem layanan yang dinilai tidak profesional dan merugikan masyarakat yang seharusnya menjadi penerima manfaat program pemerintah ini. Keluhan mereka mencerminkan frustasi ribuan warga lain yang juga menghadapi hambatan serupa dalam mengakses hak mereka sebagai penerima bantuan sosial.

Penuturan mahasiswa menggambarkan chaos yang terjadi di lokasi pengambilan dana. Antrian yang tidak teratur, sistem database yang sering error, dan staf yang kurang responsif menjadi masalah utama yang dihadapi setiap hari oleh para penerima manfaat. Beberapa bahkan harus datang berkali-kali ke bank hanya untuk mengurus satu transaksi pencairan, membuang waktu dan tenaga mereka tanpa hasil yang memuaskan. Situasi ini menciptakan pengalaman yang menyakitkan bagi kelompok masyarakat yang sebenarnya sangat membutuhkan bantuan finansial dari program Kartu Huma Betang.

Protes yang digelar mahasiswa merupakan wujud kepedulian mereka terhadap nasib masyarakat ekonomi lemah di Kalimantan Tengah. Mereka menuntut agar Bank Kalteng segera melakukan evaluasi mendalam terhadap mekanisme layanan pencairan dana, meningkatkan jumlah petugas yang handal, dan mengupgrade sistem teknologi agar lebih stabil dan responsif. Mahasiswa juga meminta transparansi penuh dari pihak bank terkait kendala-kendala teknis yang sering terjadi, serta roadmap perbaikan yang jelas dengan target waktu implementasi yang terukur.

Respon dari pihak Bank Kalteng hingga saat ini belum menunjukkan komitmen nyata dalam mengatasi masalah tersebut. Ini mendorong mahasiswa untuk terus mengamplifikasi isu melalui berbagai saluran media dan mengajak masyarakat luas untuk menyuarakan keluhan mereka. Jika situasi tidak kunjung membaik, aktivis siap melakukan aksi demonstrasi yang lebih besar untuk memaksa pihak bank dan pemerintah mengambil tindakan serius. Momentum ini juga menjadi peluang bagi pembuat kebijakan untuk mengevaluasi efektivitas distribusi Kartu Huma Betang di tingkat regional.

Kasus ini bukan sekadar persoalan layanan bank, tetapi menyangkut komitmen pemerintah dalam memastikan program bantuan sosial berjalan dengan maksimal dan adil. Setiap hambatan dalam akses dana seharusnya dipandang sebagai kegagalan sistem yang perlu diperbaiki dengan segera. Mahasiswa Palangka Raya telah menunjukkan peran penting mereka sebagai watchdog sosial, dan gerakan mereka ini diharapkan dapat memicu perubahan positif bagi jutaan penerima Kartu Huma Betang di seluruh Indonesia yang mungkin mengalami masalah serupa.